Jika Jokowi Reshuffle Kabinet, Ini Saran Pengamat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla dan menteri kabinet kerja saat berfoto bersama seusai rapat koordinasi tahap kelima dengan walikota seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jabar, 20 Februari 2015. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla dan menteri kabinet kerja saat berfoto bersama seusai rapat koordinasi tahap kelima dengan walikota seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jabar, 20 Februari 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, meyakini Presiden Joko Widodo tidak akan mengambil posisi jatah menteri yang sedang dijabat politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Jatah PDIP tidak akan dikurangi," kata Yunanto saat dihubungi Rabu, 13 Juli 2016. 

    Menurut Yunarto, PDI Perjuangan adalah partai yang memiliki porsi khusus di Kabinet Kerja. Alasannya partai inilah yang punya andil besar dibanding partai lain, yaitu pengusung utama Jokowi sebagai presiden.

    Apabila ada pergantian menteri, menurut Yunanto, partai yang perlu waspada adalah partai menengah yang posisinya diyakini tidak sekuat PDI Perjuangan. "Yang dikorbankan pasti partai menengah. Tidak perlu saya sebutlah partainya," katanya.

    Isu reshuffle menguat. Sejumlah partai pendukung pemerintah yakin perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat. Hari ini, 13 Juli 2016, sejumlah menteri telah dipanggil Presiden Jokowi ke Istana. Di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi juga memanggil Surya Paloh, bos NasDem, partai pendukung pemerintah yang kadernya ada yang menjadi menteri.

    Menurut Yunarto, Indonesia memiliki kabinet semi politik, atau terdiri atas profesional dan politikus. Karena ada unsur politiknya, maka ada pula unsur balas budi. Perubahan posisi partai yang jadi mendukung pemerintah tentu akan membuat Presiden memberikan kursi kepada partai yang mendukungnya sebagai bentuk balas budi.

    Yunarto merasa tidak masalah apabila ada pemberian kursi kepada petugas partai pendukung. Yang perlu diperhatikan, kata Yunarto, adalah pemilihan kader yang tepat. "Penempatannya harus secara kualitatif, tempatkan kader yang memiliki kemampuan di departemen yang sesuai," katanya.

    Pengamat dari PolComm Institute, Heri Budianto, mengatakan kinerja kabinet akan tetap solid jika perombakan menteri dilakukan untuk posisi non-partai politik. "Jika Partai Golkar dan PAN mendapatkan jatah menteri, maka kursi menteri non-parpol yang seharusnya digeser, sehingga kinerja pemerintahan akan tetap solid," kata Heri seperti dikutip dari Antara.

    Hanya saja, kata Heri, apabila Golkar mengincar jatah menteri maka benturannya akan keras karena partai berlambang pohon beringin ini tidak mendukung Jokowi saat pemilihan presiden. Heri menghitung ada 20 kursi menteri non-partai politik dan itu semua posisi strategis. Sehingga komposisi kabinet saat ini pada dasarnya didominasi kalangan non-partai politik.

    Sedangkan menteri dari partai politik berjumlah 14 menteri. "Parpol ini yang keringatan dan punya kursi di DPR. Kalau mengambil porsi menteri non-parpol, tidak ada risiko politiknya," ujarnya. Menurut dia, saat ini menteri dari parpol hanya diberi posisi tidak strategis, tapi diganggu dan dirusak terus.

    MITRA TARIGAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wiranto Ditusuk Seseorang yang Diduga Terpapar Radikalisme ISIS

    Menkopolhukam, Wiranto ditusuk oleh orang tak dikenal yang diduga terpapar paham radikalisme ISIS. Bagaimana latar belakang pelakunya?