Cerita Pejabat Yogya Soal Sistem Baru Jokowi: Rapat Munyer-munyer  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sri Sultan Hamengku Buwono X. TEMPO/Imam Sukamto

    Sri Sultan Hamengku Buwono X. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Pejabat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak paham dengan sistem baru yang diminta Presiden Joko Widodo diterapkan dalam penyusunan rencana kerja. Padahal ada 257 program rencana kerja Pemda DIY 2017 yang harus disusun.

    “Rapat ping telu mung munyer-munyer saja (rapat tiga kali muter-muter saja). Anak buahnya ora mudheng terus (tidak paham terus). Bingung, to?” kata Pelaksana tugas Sekretaris Daerah DIY, Rani Sjamsinarsi, setelah memimpin rapat penyusunan RKPD 2017 di kantornya, kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa, 12 Juli 2016.

    Presiden menginstruksikan pemerintah daerah mengganti sistem penyusunan rencana kerja, dari sistem yang disebut money follow function menjadi sistem money follow program. Penyusunan RKPD dengan sistem money follow function didasarkan pada penyusunan program yang dilakukan tiap instansi berdasarkan fungsinya.

    Sementara itu, sistem money follow program didasarkan pada program yang benar, terukur, dan langsung menyelesaikan persoalan induk. Money follow program sering disebut tematik, integratif, dan spasial. “Integrasi antarprogram alias keroyokan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto.

    Persoalannya, menurut Rani Sjamsinarsi, saat ini sudah masuk tahun terakhir rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Artinya, pemerintah DIY harus mengejar tercapainya target akhir tahun. “Merevisi RPJMD enggak mungkin,” kata Rani.

    Salah satu solusi untuk mengejar target melalui money follow program adalah dengan menghilangkan kegiatan yang tidak menunjang secara langsung. Rani mencontohkan program pendidikan dasar 9 tahun yang pelaksanaannya sudah mencapai 100 persen sejak 2013. “Kalau ada program peningkatan harus di-del (delete) dulu,” ucapnya.

    Beberapa program besar yang belum selesai, menurut Tavip, ialah pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulon Progo yang terkatung-katung, pembangunan jalan jalur lintas selatan (JJLS), dan penyelesaian gedung perpustakaan terpadu. “Pelabuhan sekarang sedang review DED (detail engineering design). Hasilnya belum bisa diproyeksikan,” kata Tavip.


    PITO AGUSTIN RUDIANA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro Kontra Kemendikbud Menerapkan Zonasi Sekolah pada PPDB 2019

    Zonasi sekolah di PPDB yang diterapkan Kemendikbud memicu pro dan kontra. Banyak orang tua menganggap sistem ini tak adil dan merugikan calon siswa