Politikus PDIP Ini Minta Pengedar Vaksin Palsu Dihukum Mati

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Contoh vaksin palsu yang disita polisi, 23 Juni 2016. TEMPO/Rezki

    Contoh vaksin palsu yang disita polisi, 23 Juni 2016. TEMPO/Rezki

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arteria Dahlan minta pelaku dan pengedar vaksin palsu dihukum mati. Dia  pun meminta pemerintah mencabut izin fasilitas pelayanan kesehatan  yang terbukti bersalah dalam kasus vaksin palsu tersebut.

    "Direktur rumah sakit maupun petugas pengadaan dan dokter serta  tenaga kesehatan yang terbukti terlibat pidanakan saja seberat-beratnya. Kalau perlu dihukum mati. Jadi jangan ragu dan saatnya kita  bersikap," kata Arteria dalam keterangan tertulisnya, Senin, 4 Juli  2016.

    Arteria menilai, perbuatan pelaku vaksin palsu sangat biadab dan tidak  berperikemanusiaan. "Masa alasan komersial bisa mengalahkan nilai  kemanusiaan?" tuturnya. Karena itu, menurut dia, pelaku vaksin palsu  seharusnya tidak dikenakan sanksi hukuman selama 20 tahun  penjara.

    Menurut Arteria, pelaku vaksin palsu tersebut telah merusak generasi  muda Indonesia. Dia berujar, perbuatan para pelaku vaksin palsu  bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang  Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Pencucian Uang. "Ini serious and extra ordinary crime."

    Selain itu, Arteria berujar, kasus vaksin palsu ini dapat menjadi  ancaman yang serius bagi nasib bangsa di masa depan. Karena itu, dia  ingin agar penegak hukum memberikan hukuman yang setimpal.  "Sehingga efek jeranya tidak hanya bagi pelaku melainkan menjadi  pembelajaran bagi masyararakat."

    Arteria juga beranggapan, kasus vaksin palsu telah menimbulkan  keresahan di masyarakat. "Hal ini mampu men-distrust pemerintah  dalam konteks melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah  Indonesia. Ke mana negara? Apalagi berlangsung sejak 2003 dan kita  menjadi big market," katanya.

    Anggota Komisi II ini pun menambahkan, seluruh pihak terkait harus  bertanggung jawab dengan mencuatnya kasus vaksin palsu ini,  termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan. "Pimpinan BPOM mesti  mengevaluasi diri. Kalau merasa tidak bisa kerja ya mundur," ujarnya.

    Arteria juga meminta pemerintah segera mengumumkan hasil  investigasi peredaran vaksin palsu yang mencakup jenis vaksin,  fasilitas pelayanan kesehatan yang terlibat, cakupan peredaran,  maupun korban. "Untuk segera dan sedapat mungkin dilakukan upaya  pemulihan," ujarnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.