Menteri Kabinet Kerja Serentak Bayar Zakat di Istana Negara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelantikan 34 menteri Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, di Istana Negara, Jakarta Pusat, 27 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    Pelantikan 34 menteri Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, di Istana Negara, Jakarta Pusat, 27 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Menteri Kabinet Kerja secara serentak membayar zakat di Istana Negara, yang difasilitasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Kamis, 30 Juni 2016.

    Tampak hadir, antara lain, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Ada pula Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

    "Ini merupakan peristiwa pertama kali. Semoga bisa jadi contoh di lembaga lain," kata Ketua Baznas Bambang Sudibyo di Istana Negara, Jakarta, Kamis. Menurut Bambang, pembayaran zakat mal atau harta dan zakat profesi oleh para menteri secara serentak itu merupakan instruksi Presiden Joko Widodo.

    Dua hari lalu, setelah membayar zakatnya, Presiden langsung memerintahkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno meminta para menteri dan pejabat eselon I membayar zakat melalui Baznas di Istana Negara.

    Ihwal pengumpulan zakat pada Idul Fitri kali ini, Baznas mematok target zakat nasional cukup ambisius, yaitu Rp 5 triliun. Bambang berharap target itu bisa tercapai.

    Bambang mengatakan Baznas pusat menargetkan Rp 200 miliar. Sedangkan zakat yang dikumpulkan Baznas dan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) di seluruh Indonesia diharapkan sebesar Rp 3 triliun.

    Pada 2015, kata Bambang, jumlah zakat nasional yang terkumpul Rp 3,6 triliun. Dari jumlah itu, zakat yang berhasil disalurkan Rp 2,2 triliun. Ia menilai penghimpunan zakat bisa terus ditingkatkan.

    Berdasarkan hasil penelitian Baznas, potensi zakat di Indonesia pada 2010 mencapai Rp 217 triliun. Potensi itu meningkat memasuki 2015 yang mencapai Rp 286 triliun. Bambang menuturkan masih lebarnya perbedaan potensi dan penerimaan lantaran pembayaran zakat bergantung pada kesadaran umat Islam.

    Bambang mengakui penghimpunan zakat belum maksimal, meski sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. "Tidak semua umat muslim membayar zakat," ujarnya.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.