TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat ini mempunyai dua opsi, yakni maju Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dengan satu juta KTP atau dukungan dari Partai NasDem, Hanura, dan Golkar. "Kami mah siap saja kalau selama partai bisa yakinkan Teman Ahok bahwa calonkan saya, kami bisa ikut parpol," kata Ahok di Balai Kota, Senin, 20 Juni 2016.
Sementara itu, Ahok menuturkan Teman Ahok masih menunggu keterangan hitam di atas putih dari semua partai yang memberikan dukungan tersebut. Teman Ahok, kata DKI 1 tersebut, khawatir jika partai yang mengatakan mendukung tiba-tiba batal di tengah jalan.
Pasalnya, kartu tanda penduduk (KTP) yang dikumpulkan sebagai syarat calon perseorangan harus segera diverifikasi. Dalam proses verifikasi, pasangan bakal calon gubernur harus menggandakan KTP yang terkumpul menjadi tiga juta salinan. Selain itu, formulir yang diisi oleh warga harus dibubuhi meterai dan ditandatangani kedua bakal calon.
Ahok akan memberikan tenggat waktu kepada partai untuk mengeluarkan surat keterangan resmi perihal dukungan tersebut. Apalagi, Ahok berujar, Teman Ahok sudah berhasil membuktikan tingginya partisipasi warga DKI Jakarta.
"Ada (batas waktu). Mesti ada batas waktu, ya minimal habis lebaran lah kali, hahaha," kata Ahok. "Kalau saya bilang ini lagi sibuk, bulan puasa, habis lebaran saja lah. Mending kerja aja."
Jika akhirnya Ahok maju lewat parpol, dengan nada setengah yakin, ia mengatakan masih akan menggandeng Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono sebagai calon wakilnya.
"Dengan parpol, sementara masih dengan Pak Heru. Saya enggak tahu (nanti). Kan kita enggak tahu Pak Heru nanti pikirannya bagaimana. Saya enggak tahu," ucapnya.
LARISSA HUDA
