Kata Agus Widjojo Soal Simposium Tandingan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo  dalam Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta, 18 April 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta, 18 April 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional dan Ketua Panitia Pengarah Simposium Membedah Tragedi 65, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Agus Widjojo, mengatakan ada perbedaan pendekatan yang dilakukan antara penyelenggaraan Simposium Anti Partai Komunisme Indonesia dengan Simposium Membedah Tragedi 1965, yang digelar pemerintah pada April 2016.

    Menurut dia, perbedaan itu adalah adanya pihak yang masih kokoh pada posisi bahaya laten komunis, dan yang ingin penyelesaian melalui rekonsiliasi. "Bukan berarti memberi angin untuk PKI, tetapi melalui 'pemaksaan sejarah'. Setiap pihak melihat dengan cara pandang penyelesaian yang berbeda," kata Agus saat dihubungi Tempo, Selasa 31 Mei 2016.

    Pada Simposium yang digagas pemerintah di Hotel Aryaduta pada April 2016, kata Agus, mendesak agar PKI mengakui sejarah kekerasan sebelum 1965. Simposium tersebut, kata dia, memberi keseimbangan antara fakta objektif dan faktual. "Lalu kami mencari solusi pengkotakan atas dendam masa lalu, kami tanyakan, 'kapan berakhir'?" kata Agus.

    Selain itu, simposium juga menawarkan rekonsiliasi dan bersepakat bahwa komunisme tidak dapat di Indonesia. "Tidak boleh ada ideologi lain yang ada di Indonesia,” katanya. Menurut Agus, melalui rekonsiliasi akan diidentifikasi bahwa ada korban dalam jumlah besar di semua pihak.

    Pada 1945 dan sesudah kemerdekaan, ujar Agus, PKI memberontak dan membunuh pamong praja, polisi, kyai, dan pimpinan partai lain. "Ini berarti sebelum dan sesudah 1965, inilah yang ingin dicapai Aryaduta," kata dia.

    Agus menilai pemerintah memiliki kewajiban moral dalam segi kebijakan untuk korban kekerasan masa lalu. Tujuannya, kata dia, bukan memberi peluang bangkitnya PKI atau memanjakan PKI."Tetapi untuk mengembalikan harkat dan martabat manusia sebagai masyarakat baru yang sama," kata dia.

    Agus menilai penyelenggaraan simposium perlu dilakukan di alam demokrasi. Kalau masih ada yang berbeda pendapat, kata dia, tidak ada yang bisa melarang. "Biar masyarakat yang menilai, nanti akan memperkaya khasanah masyarakat dalam memahami tragedi 1965," ujar Agus.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.