87 Pulau di Indonesia Potensial Hilang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Surabaya:Kepala Staf TNI AL Laksamana Bernard Kent Sondakh sangat mengkhawatirkan kondisi 87 pulau di Indonesia. Pulau-pulau itu berpotensi hilang, ujar Sondakh, kepada wartawan usai memimpin serah terima jabatan Komandan Kodikal di Surabaya, Senin (13/1). Selain itu, ada 11 pulau lain yang kondisinya dalam status peringatan dan bila dibiarkan akan senasib dengan 87 pulau lainnya. Menurut Sondakh, hilangnya pulau disebabkan karena pencurian pasir dan sumber daya alam lainnya oleh manusia, terutama pihak asing. Untuk mengantisipasi hilangnya pulau-pulau itu, TNI AL selalu melakukan patroli dan memasang alat suar, seperti di pulau Pasir Putih, perbatasan Indonesia-Australia. Makanya kami melakukan operasi secara rutin dan memasang suar, ujarnya. Dia berharap Departemen Luar Negeri melakukan diplomasi tingkat tinggi. Selain itu, pulau-pulau yang kosong juga harus ditempati. Dalam kesempatan itu Sondakh kembali menegaskan tekadnya untuk bertindak tegas terhadap kapal-kapal asing yang mencuri ikan dan pasir di perairan Indonesia. Saya sudah berkali-kali ngomong. TNI AL tidak akan tinggal diam kalau ada pencurian di laut Indonesia, akan kita tenggelamkan. DPR sudah menyetujuinya, ujarnya. Dia yakin tindakan menenggelamkan kapal asing yang mencuri bukan pelanggaran HAM, karena pihak Australia telah berkali-kali melakukan, tanpa ada protes dari aktivis HAM. Perlakuan Australia pada kapal Indonesia juga seperti itu, tapi tak ada yang berteriak HAM. Kalau ada yang berteriak melanggar HAM, saya gebuki, ucapnya, dengan nada guyon. Akibat tidak adanya tindakan tegas, kata Sondakh, masyarakat di sekitar perairan Merauke, menerapkan peradilan adat terhadap kapal-kapal asing yang tertangkap mencuri kekayaan di perairan di sana. Peradilan adat itu selain menahan anak buah kapal, juga menenggelamkan kapalnya. (Adi MawardiTempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.