Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panglima TNI Antisipasi Letusan Konflik di Laut Cina Selatan  

image-gnews
Tiongkok diduga membangun sistem radar di beberapa pulau-pulau di Laut Cina Selatan yang diklaimnya. Asian Maritime Transparency Initiative, pada 23 Februari 2016, merilis foto-foto satelit yang memperlihatkan pembangunan instalasi radar di kepulauan yang menjadi sengketa. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe
Tiongkok diduga membangun sistem radar di beberapa pulau-pulau di Laut Cina Selatan yang diklaimnya. Asian Maritime Transparency Initiative, pada 23 Februari 2016, merilis foto-foto satelit yang memperlihatkan pembangunan instalasi radar di kepulauan yang menjadi sengketa. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe
Iklan

TEMPO.COJakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyiapkan berbagai cara mengantisipasi kemungkinan terburuk akibat ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan. 

"Wilayah ini jadi fokus. Kemungkinan terjadi konflik, maka kami siapkan segala kemungkinan, perkuat pengindraan dan sebagainya," ujar Gatot di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 18 Mei 2016.

TNI, Gatot mengatakan, juga akan memperkuat sejumlah pangkalan Angkatan Laut yang berada di sekitar wilayah tersebut untuk sejumlah fungsi. "Ya semua. Pangkalan bukan hanya di Natuna, tapi juga Morotai, Biak, dan Saumlaki. Tempat-tempat terluar," katanya.

Menurut Gatot, pengembangan pangkalan itu sementara ini diprioritaskan di empat wilayah tersebut. Namun, dia menambahkan, tak tertutup kemungkinan pengembangan dilakukan di tempat lain, bergantung pada dana yang tersedia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Prioritas utama sekarang di Natuna, Morotai, Biak, dan Saumlaki. Tapi, kalau bisa, semua berkembang lagi," tuturnya. "Setelah kami rancang semua baru laporkan kepada pemerintah, ada duit enggak, kan gitu."

Dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan, Gatot menekankan TNI berpedoman pada kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia. "Pemerintah sudah mengimbau agar semua negara mewujudkan situasi aman di Laut Cina Selatan dan tak memicu instabilitas karena itu urat nadi ekonomi dunia," ucapnya.

YOHANES PASKALIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan KAMI Nonaktifkan Anggotanya yang Dukung Calon di Pilpres 2024

24 November 2023

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dalam rakernas 2022 Partai Pelita di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin, 16 Mei 2022. Sumber: youtube Partai Pelita
Alasan KAMI Nonaktifkan Anggotanya yang Dukung Calon di Pilpres 2024

Meski begitu, Gatot Nurmantyo mengatakan pihaknya tidak bisa melarang anggotanya untuk mendukung salah satu pasangan di Pilpres 2024.


Gatot Nurmantyo Tegaskan Tak Mendukung Salah Satu Calon di Pilpres 2024

24 November 2023

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Gatot Nurmantyo, sedang memberikan keterangan kepada wartawan di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 24 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Gatot Nurmantyo Tegaskan Tak Mendukung Salah Satu Calon di Pilpres 2024

Gatot Nurmantyo mengatakan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dukung mendukung di Pilpres 2024 hari ini mulai dinonaktifkan.


Jenderal Agus Subiyanto Panglima TNI ke-6 Masa Pemerintahan Jokowi, Berikut Profil Lainnya

24 November 2023

Presiden Joko Widodo saat melantik Panglima TNI terpilih Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 November 2023. Adapun Agus dilantik untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang segera memasuki masa pensiun. Jenderal Agus Subiyanto dilantik Presiden Jokowi sebagai KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman pada 25 Oktober 2023. Karier Agus pun cukup moncer, terutama setelah menjabat sebagai Dandim 0735/Surakarta pada 2009-2011 atau bertepatan saat Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Selain itu, Agus juga pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres), Pangdam Siliwangi, dan Wakil Kepala KSAD sebelum dilantik menjadi KSAD. TEMPO/Subekti.
Jenderal Agus Subiyanto Panglima TNI ke-6 Masa Pemerintahan Jokowi, Berikut Profil Lainnya

Perjalanan kepemimpinan Panglima TNI selama sembilan tahun pemerintahan Jokowi, dari Moeldoko hingga Jenderal Agus Subiyanto.


Usung Anies Baswedan Sebagai Capres, Partai Ummat Akui Belum Komunikasi dengan Partai Anggota Koalisi Perubahan

19 Februari 2023

Juru Bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya membeberkan beberapa alasan penting di balik Partai Ummat mendukung Anies Baswedan maju Pilpres 2024 mendatang, Sabtu, 18 Februari 2023. Istimewa
Usung Anies Baswedan Sebagai Capres, Partai Ummat Akui Belum Komunikasi dengan Partai Anggota Koalisi Perubahan

Partai Ummat menyatakan akan segera menjalin silaturahmi dengan partai anggota Koalisi Perubahan soal dukungan mereka terhadap Anies Baswedan.


Ini Cerita Anies Baswedan Dapat Dukungan Partai Ummat

18 Februari 2023

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, menyampaikan hasil Rakernas partainya yang memutuskan mendukung Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024. Rakernas Partai Ummat digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur dan ditutup pada Rabu, 15 Februari 2023. TEMPO.CO/ FARREL FAUZAN
Ini Cerita Anies Baswedan Dapat Dukungan Partai Ummat

Partai Ummat menyatakan Anies Baswedan bukan calon tunggal yang sempat mereka pertimbangkan untuk maju pada Pilpres 2024.


Deretan Negara yang Bersengketa di Laut China Selatan, Indonesia Masuk!

9 Februari 2023

Dalam sebuah pernyataan terpisah pada hari Rabu, Angkatan Laut AS mengatakan Grup Serangan Kapal Induk Ronald Reagan juga beroperasi di Laut China Selatan, menggambarkan operasi kapal induk semacam itu di sana sebagai
Deretan Negara yang Bersengketa di Laut China Selatan, Indonesia Masuk!

Ada banyak negara yang bersengketa di Laut China Selatan, diantaranya Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia


10 Kasus Nikita Mirzani Membuatnya Harus Berurusan dengan Polisi

26 Juli 2022

Nikita Mirzani menyambangi divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, 22 Juni 2022. Kedatangan Nikita tersebut untuk meminta perlindungan hukum dan melaporkan kasus pengepungan rumahnya oleh anggota Polres Serang Kota. TEMPO/ Febri Angga Palguna
10 Kasus Nikita Mirzani Membuatnya Harus Berurusan dengan Polisi

Nikita Mirzani ditangkap Satreskrim Polresta Serang Kota Polda Banten di Senayan City, Jakarta Selatan, 21 Juli 2022. Ini kontroversi lainnya.


Prabowo Subianto Temui PM Singapura Bahas Konflik di Laut Cina Selatan

13 Juni 2022

Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto berbicara pada sesi pleno kedua International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2022 di Singapura, 11 Juni 2022. REUTERS/Caroline Chia
Prabowo Subianto Temui PM Singapura Bahas Konflik di Laut Cina Selatan

Prabowo Subianto membahas konflik di Laut Cina Selatan dengan Perdana Menteri Singapura.


Dilarang Tangkap Ikan, Filipina Ajukan Protes Diplomatik ke China

31 Mei 2022

Defile tentara Filipina saat latihan perang bersama tentara Amerika Serikat di Filipina, 21 April 2015. Latihan itu digelar di saat Filipina terlibat ketegangan dengan China terkait sengketa Laut China Selatan. REUTERS/Erik De Castro
Dilarang Tangkap Ikan, Filipina Ajukan Protes Diplomatik ke China

Kemlu Filipina mengecam pemberlakuan moratorium penangkapan ikan oleh China yang disebut bertujuan untuk meregenerasi cadangan ikan


UAS Ditolak Singapura, Wamenag: Jangan Dikaitkan Soal Pesanan Jakarta

20 Mei 2022

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 28 September 2020. Rapat tersebut membahas percepatan peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penentuan tarif layanan sertifikasi halal dan membahas pengecualian moratorium gedung baru Negara untuk elayanan langsung Kementerian Agama RI di Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan. TEMPO/M Taufan Rengganis
UAS Ditolak Singapura, Wamenag: Jangan Dikaitkan Soal Pesanan Jakarta

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menyatakan prihatin terhadap kasus pencekalan Ustad Abdul Somad atau UAS di Singapura.