Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Soekarnoputri kembali mengulangi himbauannya agar otonomi daerah yang kini diterapkan di semua pemerintahan daerah tingkat II di Indonesia tidak diterjemahkan sebagai langkah awal perubahan bentuk negara, dari negara kesatuan ke negara federal. “Kegagalan negara kesatuan dalam era pemerintahan yang lalu adalah akibat sentralisasi yang berlebihan. Mari kita perbaiki dengan menerapkan desentralisasi namun tetap dalam bingkai negara kesatuan,” ujarnya dalam pidato bertemakan ‘Kondisi Geopolitik Indonesia’ di Gedung Lemhanas, Jakarta, Selasa (16/4) siang tadi. Megawati mengungkapkan bahwa konsep negara kesatuan masih jauh lebih unggul dibandingkan konsep negara federasi. “Menurut hemat saya, konsep negara kesatuan dengan desentralisasi yang diperluas adalah bentuk yang paling tepat untuk mensinergikan semua kemajemukan yang dimiliki bangsa ini,” katanya memberi alasan. Meski demikian, Megawati juga mengaku menyadari bahwa ada gejolak dalam penerapan desentralisasi yang kini diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah dan telah memberi kekuasaan lebih pada unsur legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Saya minta protes masyarakat untuk anggota DPRD yang kini marak terjadi di beberapa daerah, mendorong lembaga ini agar menjadi lebih demokratis,” katanya lagi. Untuk meminimalisir potensi masalah di daerah, Megawati mengharapkan semua anggota DPRD dan pemerintah daerah tingkat II di seluruh Indonesia, lebih mengdepankan wawasan kebangsaan dalam aktivitas pemerintahannya. Wawasan kebangsaan yang ia maksud, kata Megawati, adalah sikap untuk selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala-galanya. “Kemajemukan yang kita punya adalah kekuatan bangsa ini. Tapi, kita masih harus belajar untuk mensinergikan semua kekuatan yang kita punya,” ujar Mega dengan nada penuh tekanan. Karena itu, di akhir pidatonya, Megawati meminta Lemhanas menyiapkan sebuah kursus khusus untuk semua anggota DPRD dari seluruh Indonesia, yang berisikan pemantapan wawasan kebangsaan. “Di masa depan, DPRD dan partai politik adalah ujung tombak bangsa ini. Karena itu, wawasan kebangsaannya harus ditata,” katanya disambut tepuk tangan hadirin. (Wahyu Dhyatmika - TEMPO News Room)
Iklan
