TEMPO.CO, Jakarta -Buron Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono dipulangkan ke Indonesia tanpa diborgol oleh Badan Intelijen Negara (BIN) bersama Kejaksaan Agung. Samadikun turun dari pesawat tanpa pengawalan khusus dari polisi. Dia bahkan diterbangkan dari Shanghai, Cina menggunakan pesawat charteran menuju VIP Lounge Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta.
Namun, menurut Sufmi Dasco, anggota Komisi III DPR yang antara lain membidangi Hukum, perlakuan ini tidak perlu dipersoalkan terlalu jauh."Kalau ada sedikit kesalahan kecil yang bersifat teknis janganlah mengaburkan prestasi besar BIN yang berhasil mengkondisikan pemulangan buronan tersebut," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 23 April 2016.
Dasco berujar, yang perlu diketahui oleh publik adalah bahwa berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara, BIN sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan baik di dalam negeri apalagi di luar negeri.
Baca Juga: Ini Tanggapan KPK tentang Proses Hukum Samadikun Hartono
Menurut Dasco, dapat dipahami jika sepanjang perjalanan dari Cina hingga Jakarta, Samadikun sama sekali tidak diborgol atau dipegangi oleh petugas. "Tentunya Pak Sutiyoso sebagai Kepala BIN hadir di Halim untuk memastikan hasil kerja anggotanya di Cina yang telah dimonitor siang malam selama beberapa hari kemarin," katanya.
Baca Juga:
Dasco menuturkan tugas BIN adalah mengkondisikan penangkapan dengan otoritas pihak keamanan Cina, agar Samadikun bisa dipaksa pulang ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Setelah Samadikun berada di Indonesia barulah dia dieksekusi dan kembali dijebloskan ke penjara."
Simak: Ditahan, Samadikun Hanya Dijaga Khusus Seorang Petugas
Dia pun berharap, agar prestasi BIN ini bisa terus berlanjut dan berhasil memulangkan buron-buron BLBI lainnya. "Namun, jangan lupa pemulangan buronan harus senantiasa paralel dengan pemulangan aset," kata Dasco.
Samadikun adalah bekas Komisaris Bank Modern, penikmat kucuran dana bantuan Bank Indonesia pada saat krisis moneter 1998. Samadikun disebut merugikan negara Rp 169 miliar. Dia telah divonis empat tahun penjara. Sebelum dieksekusi jaksa, Samadikun terbang ke Jepang dengan alasan berobat.
GHOIDA RAHMAH
