Pejabat Hilang, Keluarga Janjikan Hadiah Rp 200 Juta  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi orang hilang. Cretedoc.gr

    Ilustrasi orang hilang. Cretedoc.gr

    TEMPO.COMataram - Keluarga Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Mawardi Hamri, yang hampir sebulan dinyatakan hilang, meminta bantuan masyarakat. 

    "Insya Allah kami menyediakan imbalan Rp 200 juta. Ini bukan sayembara, tapi diberikan imbalan bagi yang menemukan," kata Moh Anwar Hamri, adik Mawardi Hamri, yang merupakan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Lombok Timur, kepada Tempo, Rabu, 20 April 2016.

    Pada Rabu, 23 Maret, pukul 20.30 waktu setempat, Mawardi Hamry diketahui oleh petugas keamanan—yang berjaga di rumah dinasnya—keluar meninggalkan rumah di Jalan Langko 31, Mataram, menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam yang datang menjemputnya. Sejak itu, yang bersangkutan belum kembali ke rumah dinas.

    Jumat malam, 25 Maret, pihak keluarga membuat laporan polisi kepada Kepolisian Resor Mataram bahwa Mawardi belum kembali ke rumah dinas. Malam itu juga, polisi meminta keterangan keluarga Mawardi.

    Karena hingga kini Mawardi belum ditemukan, keluarga berinisiatif meminta bantuan kepada siapa saja yang pernah melihat keberadaan Mawardi. Soal dana, menurut Anwar, keluarga sudah menyediakannya. "Yang penting ditemukan, cash diberikan oleh keluarga Hamri," ujar Anwar. 

    Marwardi Hamri adalah anak kelima dari sebelas bersaudara dari pasangan Muhsifuddin dan Raihana. Sehari-hari, Muhsifuddin bekerja sebagai guru sekolah dasar di Kotaraja, Lombok Timur.

    Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Ajun Komisaris Besar Tri Budi Pangastuti mengatakan, hingga saat ini, polisi belum menemukan adanya indikasi tindak pidana pada kasus hilangnya Mawardi Hamri. Namun, kata dia, polisi terus berupaya melakukan pencarian. "Tidak masalah keluarganya meminta bantuan masyarakat," tutur Tri Budi Pangastuti.

    SUPRIYANTHO KHAFID


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.