TEMPO.CO, Yogyakarta - Partai Golongan Karya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melarang pengurus kabupaten/kota mengunci pilihannya pada salah satu calon ketua umum yang akan dipilih dalam musyawarah nasional di Bali, Mei mendatang. "Tak boleh ada penyeragaman pilihan lagi yang membuat munas rawan rekayasa dan berpotensi gagal lagi," ucap Wakil Ketua Golkar DIY John Keban, Senin, 18 April 2016.
Dia mengatakan, dalam munas nanti, Golkar DIY memiliki enam hak suara, terdiri atas satu suara dari pengurus provinsi dan lima dari kabupaten/kota. Berbeda dengan munas di Bali atau Jakarta pada 2015, Golkar DIY bulat mendukung Aburizal Bakrie.
Kali ini, menurut John, Golkar DIY tak akan membulatkan hak suara untuk satu calon. "Tradisi berdemokrasi ini harus mulai dibangun demi masa depan Golkar. Kami imbau berikan suara saat di munas saja dan beri kesempatan semua calon membangun komunikasi tanpa terkecuali," ujarnya.
John mengakui, sebulan menjelang munas luar biasa ini, baru tiga calon ketua umum yang membangun komunikasi dengan pengurus di DIY. Tak seluruhnya dengan deklarasi besar, seperti Ade Komarudin, Maret lalu.
Ada yang bersilaturahmi biasa seperti yang dilakukan Idrus Marham, ada pula yang lebih tertutup seperti Azis Syamsuddin. "Kami masih menunggu dan sangat membuka diri berkomunikasi dengan calon lain, seperti Setya Novanto, Airlangga Hartarto, juga Priyo Budi Santoso. Tak ada istilah tertutup, karena pilihan belum ditentukan," tutur John.
Jika berjalan tanpa unsur rekayasa atau paksaan, kata John, munas akan berjalan lancar dan Golkar bisa bersatu. Setelah itu, partai dapat menyiapkan agenda pemilihan kepala daerah. "Kami berharap tak ada ribut lagi. Pilkada sudah makin mepet," ucapnya.
PRIBADI WICAKSONO
