Simposium 1965, Luhut: Masalah HAM Diselesaikan Internal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Luhut Panjaitan. TEMPO/Subekti

    Menkopolhukam Luhut Panjaitan. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau masalah 1965 diselesaikan secara internal tanpa melibatkan campur tangan negara lain. "Kita bangsa besar. Kita punya keinginan sama. Tak usahlah melibatkan pihak lain untuk menyelesaikan masalah kita," ujar Luhut dengan nada tinggi di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Senin, 18 April 2016.

    Pernyataan Luhut disampaikan saat membuka pelaksanaan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, yang dilaksanakan di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, 18-19 April 2016. Dengan pemukulan gong, simposium yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian berbagai konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau itu dimulai.

    Luhut menyatakan proses penyelesaian berbagai konflik memang tidak mudah. “Pemerintah sadar bahwa masalah HAM harus dituntaskan. Itu yang melatarbelakangi simposium ini," ujarnya.

    Luhut mengatakan pembicaraannya dengan Presiden Joko Widodo sekitar 2 bulan lalu berujung pada niatan menyelesaikan isu tujuh pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk 16 pelanggaran HAM di Papua. "Tragedi G30 S/PKI kami percayai jadi pintu masuk pemecahan pelanggaran lain," tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Luhut sempat berdiskusi dengan mantan Letnan Jenderal Angkatan Darat Agus Widjojo, yang merupakan Putra Mayjen Sutoyo, pahlawan revolusi. "Saya berbincang dengan Jenderal Agus, bagaimana kita mulai."

    Hasilnya, mereka menyepakati pertemuan yang akan dilaksanakan selama 2 hari ini. "Kita jernih melihat, kita bangsa besar. Kita lihat kelemahan dan kekurangan kita, apalagi terkait dengan masa lalu," ucap Luhut.

    Simposium ini dihadiri pula oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung Prasetyo, dan sejumlah pejabat negara. Secara khusus, istri presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah, pun datang.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.