Presiden Jokowi Minta Perencanaan dan Penganggaran Sinergi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda di Balikpapan, Kamis, 24 Maret 2016. (Jokowi/twitter.com)

    Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda di Balikpapan, Kamis, 24 Maret 2016. (Jokowi/twitter.com)

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan terbangunnya sinergi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Menurut dia, sinergi ini merupakan kunci efisiensi pembangunan nasional.

    "Sinergi dan sinkronisasi merupakan kata kunci agar pembangunan nasional makin efektif dan efisien," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai Rancangan Instruksi Presiden tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional di kantor Presiden, Rabu, 13 April 2016.

    Jokowi mengatakan pemerintah tidak ingin mengulang tradisi lama, yakni perencanaan dan penganggaran tidak segaris dan tindak sinkron. Tradisi ini, kata dia, membuat tujuan sasaran pembangunan meleset. "Seperti ini tidak boleh terjadi lagi," tuturnya.

    Presiden menegaskan, perencanaan pembangunan harus betul-betul terintegrasi, terkonsolidasi, terorganisasi antarsektor, antarwilayah, dan antarpusat serta daerah. Dalam upaya perencanaan dan penganggaran pembangunan, kata dia, tiap kementerian dan lembaga harus menghapus ego sektoral. "Kita harus mulai berorientasi pada manfaat program kepada rakyat dan sejauh mana program itu bisa mendorong multiplier effect," ucapnya.

    Penganggaran, kata dia, juga harus memiliki fokus dan prioritas yang jelas. Presiden juga meminta perencanaan pembangunan rinci sehingga tiap kementerian/lembaga bisa mengeksekusinya dengan cepat dan efisien. "Bappenas dan Kementerian Keuangan harus menjadi contoh agar sinergi ini betul-betul bisa kita laksanakan," ucapnya.

    Hingga kini, rapat terbatas masih berlangsung. Sejumlah menteri yang hadir antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.