Romahurmuziy: Muktamar Islah PPP Bulan Depan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PPP Muktamar Surabaya Romahurmuziy memberikan keterangan pers usai menggelar islah di kediaman Suryadharma Ali, Menteng Dalam, Jakarta Pusat, Rabu 16 Maret 2016. Tempo/Destrianita K

    Ketua Umum PPP Muktamar Surabaya Romahurmuziy memberikan keterangan pers usai menggelar islah di kediaman Suryadharma Ali, Menteng Dalam, Jakarta Pusat, Rabu 16 Maret 2016. Tempo/Destrianita K

    TEMPO.COBandung – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengatakan, polemik kekuasaan dua kubu di internal partai berlambang Ka'bah tersebut akan selesai dalam Muktamar islah pada bulan depan. Ia mengklaim seluruh pertemuan dengan kubu Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz sudah mengerucut pada kesepakatan islah.

    “Semakin menunjukkan tanda-tanda koherensi, tanda-tanda penyatuan,” kata Romahurmuziy, Rabu, 23 Maret 2016.

    Ia mengatakan, kedua kubu telah hadir dalam puluhan pertemuan informal dan empat pertemuan resmi yang difaslitasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Dalam waktu dekat akan ada deklarasi islah yang akan kami umumkan bersama dalam bentuk pelaksanaan Muktamar,” kata Romahurmuziy. “Akan diselenggarakan pada waktu yang ditentukan.

    Kedua kubu, menurut dia, sama-sama memahami muktamar islah hanya bisa dilaksanakan pengurus yang terbentuk dalam Muktamar Bandung pada 2011. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Menkumham pada 17 Februari lalu yang memastikan batas kadaluarsa kepengurusan yang dipimpin Suryadharma Ali tersebut.

    Toh, menurt Romahurmuziy, muktamar islah harus dilaksanakan sebelum tahap awal Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017 atau Mei mendatang. “PPP akan berpartisipasi penuh dengan mendapatkan kepengurusan yang definitif pada bulan April,” kata dia.

    Konflik internal PPP terjadi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka pada 17 Oktober 2014. Akibatnya, Suryadharma tak bisa memimpin pelaksanaan muktamar islah. Menurut anggaran dasar dan rumah tangga partai, tanggung jawab pelaksanaan islah beralih kepada kolegial ketua umum atau sekretaris jenderal.

    AHMAD FIKRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.