Pemerintah Belum Niat Revisi Peraturan Pembakaran Lahan

Reporter

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, usai rapat koordinasi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan, Jakarta, 17 Maret 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Nusa Dua - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sempat berencana untuk menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengganti UU yang memperbolehkan masyarakat adat membakar lahan.

“Waktu itu memang ada rencana menyusun Perppu khusus untuk pasal 69. Itu diskusinya begitu banyak dan terus berlanjut,” ujar Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hadi Daryanto dalam ICOPE 2016 di Nusa Dua, Bali, Kamis, 17 Maret 2016.

Dalam Pasal 69 UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing.

Namun Hadi menjelaskan bahwa hingga kini pihaknya belum mendapatkan laporan bila masyarakat adatlah yang membakar hutan gambut. Kementerian kini pihaknya belum melanjutkan laporan itu.

Baca Juga: Kebakaran Lahan, WWF Minta Akhiri Sikap Saling Menyalahkan

Dia mengungkapkan, UU tersebut akan tetap ada dan tidak masalah asalkan aturan yang membolehkan membakar lahan tidak dilaksanakan. “Itu kearifan kita membaca UU. Kalau suasana seperti ini ngapain dibakar?” kata dia. Hadi  menegaskan tidak akan memberikan izin pembakaran biarpun ada UU yang mengizinkan.

Hadi menuturkan lebih baik revisi terhadap UU tersebut ditunda. Bahkan,  pembahasan Perppu tentang Kehutanan tidak dilanjutkan kembali. “Perppu sempet dibahas tapi nggak diterusin.”

Sebagai gantinya, KLHK menyiapkan program alternatif, yakni kehutanan sosial. Hadi mengklaim, lewat program ini masyarakat adat dapat diakomodir. Progam ini dibuat karena menurut KLHK tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat adatlah yang membakar lahan gambut.

BAGUS PRASETIYO






Kemarau Tahun Ini Lebih Kering, BMKG: Mudah Kebakaran Hutan

3 hari lalu

Kemarau Tahun Ini Lebih Kering, BMKG: Mudah Kebakaran Hutan

Kalau tiga tahun terakhir ini saat musim kemarau masih sering terjadi hujan, maka di tahun 2023 ini intensitas hujan akan jauh menurun.


Musim Kemarau, Potensi Kebakaran Hutan, dan Gelaran KTT ASEAN

3 hari lalu

Musim Kemarau, Potensi Kebakaran Hutan, dan Gelaran KTT ASEAN

Mahfud minta antisipasi tinggi potensi kebakaran hutan dan bencana asap tahun ini demi gelaran KTT ASEAN.


ICEL Luncurkan Portal Khusus Putusan Pengadilan Perkara Lingkungan, Simak Isi dan Harapannya

3 hari lalu

ICEL Luncurkan Portal Khusus Putusan Pengadilan Perkara Lingkungan, Simak Isi dan Harapannya

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) juga beberkan tantangan pencari keadilan lingkungan di Tanah Air saat ini.


Dapat Peringkat Kebun Binatang Terbaik, Gembira Loka Tak Mau Asal Perbanyak Satwa

5 hari lalu

Dapat Peringkat Kebun Binatang Terbaik, Gembira Loka Tak Mau Asal Perbanyak Satwa

Terakreditasinya Gembira Loka sebagai lembaga konservasi dengan kategori sangat baik dapat digunakan untuk menghindari praktik buruk manajemen.


Menteri Siti Nurbaya Minta Hujan Buatan Lebih Awal, Ini Alasannya

9 hari lalu

Menteri Siti Nurbaya Minta Hujan Buatan Lebih Awal, Ini Alasannya

Tim teknologi modifikasi cuaca atau biasa dikenal juga dengan teknologi hujan buatan akan segera terbang lagi.


RI Dapat Dana Lingkungan Rp 1,56 Triliun

13 hari lalu

RI Dapat Dana Lingkungan Rp 1,56 Triliun

Wamen LHK menyatakan Indonesia mendapat dana lingkungan Global Environment Facility (GEF) siklus ke-8 yang digelar di Bali.


KLHK Menangkan Gugatan, PT ABS Dinyatakan Bersalah Sebabkan Kebakaran Lahan 1.500 Hektare

22 hari lalu

KLHK Menangkan Gugatan, PT ABS Dinyatakan Bersalah Sebabkan Kebakaran Lahan 1.500 Hektare

KlhkMajelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Agri Bumi Sentosa (ABS).


FGD Fisipol UGM Dorong Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, Begini Kesimpulannya

33 hari lalu

FGD Fisipol UGM Dorong Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, Begini Kesimpulannya

FISIPOL UGM mengadakan FGD yang diikuti berbagai pemangku kepentingan, membahas nilai ekonomi karbon (NEK). Berikut kesimpulan kegiatan tersebut.


RI Terima Tongkat Estafet World Water Forum X, Bakal Digelar di Bali pada 2024

51 hari lalu

RI Terima Tongkat Estafet World Water Forum X, Bakal Digelar di Bali pada 2024

Serah-terima tongkat estafet penyelenggaraan World Water Forum dilakukan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi PBB untuk Air Tanah.


Membantai Sukarelawan Pemadam Kebakaran Hutan, 49 Orang di Aljazair Dihukum Mati

25 November 2022

Membantai Sukarelawan Pemadam Kebakaran Hutan, 49 Orang di Aljazair Dihukum Mati

Sejumlah 49 terdakwa dihukum mati karena mengeroyok hingga tewas seorang sukarelawan yang membantu memadamkan kebakaran hutan di Aljazair.