KPK Dorong Layanan Satu Pintu TKI di Jawa Barat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru di Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta.  TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru di Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COBANDUNG—Koordinator Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Rahmat Suwandha mengatakan Jawa Barat dipilih menjadi daerah pertama yang diminta membentuk layanan satu atap untuk melayani tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri.

    Layanan itu mengadopsi layanan serupa yang sudah dibuka di Nunukan. “KPK sudah menginisiasi ini sejak dua tahun lalu, khusus tahun ini kita ingin masuk ke pembenahan di hulu daerah asal TKI, Jawa Barat ini yang pertama,” kata dia selepas bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Bandung, Jumat, 11 Maret 2016.

    Asep mengatakan, Jawa Barat sengaja menjadi dipilih karena daerah itu menjadi pengirim TKI yang bekerja keluar negeri terbesar di Indonesia. “Kurang lebih 20 persen dari seluruh TKI di luar negeri (asal Jawa Barat), sangat strategis,” kata dia.

    Menurut Asep, layanan ini untuk mengimbangi program pembenahan pelayanan TKI yang sudah digarap di daerah perbatasan yang rawan penyalahgunaan tindak pidana perdagangan orang. “Tiga tempat itu di Nunukan, Entikong, dan Batam. Kementerian terkait sudah meresmikan layanan terpadu itu di Nunukan. Beberapa model di sana, akan kita coba terapkan di Jawa Barat,” kata dia.

    Pendirian layanan satu atap itu, kata Asep, akan dikonsentrasikan untuk melayani sembilan daerah asal TKI di Jawa Barat. Enam daerah berada di kawasan pantai utara, dan sisanya di Cianjur, Sukabumi, serta Garut.

    Layanan satu atap yang digagas itu meliputi layanan administrasi, pelatihan, hingga pengurusan pinjaman lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mencegah calon TKI terjebak praktek rente. Lewat layanan itu KPK menginginkan semua pelayanan pada TKI itu murah dan mudah, sekaligus membenahi catatan administrasi mereka. “Banyak kasus-kasus terkait tata kelola TKI yang kemudian berkembang menjadi tindak pidana perdagangan orang,” kata Asep.

    Asep mengatakan, dengan program ini lembaganya menginginkan pemerintah mengubah paradigmanya pada TKI. “TKI ini kan lebih dipersepesikan sebagai obje, mohon maaf, begitu negara memperlakukan. Kita ingin mencoba bagaimana mereka ktia anggap sebagai seorang yang akan memberikan manfaat pada negara, jadi harus ada perubahan paradigma, melayani mereka lebih baik,” kata dia.

    Menurut Asep, gubernur Jawa Barat mendukung rencana itu. “Pak gubernur mengharapkan tadi, tidak ada warga Jawa Barat yang keluar negeri kecuali tercatat. Itu idealnya, jadi ketika tercatat harus detil,” kata dia.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofwan Arief mengatakan, jumlah TKI yang bekerja di luar negeri asal Jawa Barat terus menurun sejak 2011. “Rata-rata yang formal itu 35 persennya, dan informal 65 persen. Dan terus terjadi penurunan, pada 2011 seluruhnya mencapai 15.023 orang dan pada 2015 63.029 orang,” kata dia selepas mengikuti pertemuan itu di Bandung, Jumat, 11 Maret 2016.

    Ferry mengatakan, jumlah TKI yang bekerja keluar negeri terus turun, terutama setelah pemerintah menghentikan pengiriman tenaga informal ke 19 negara di Timur Tengah. “Khusus penatalaksana rumah tangga yang informal ke 19 negara itu sudah ditutup, dihentikan,” kata dia. Pengiriman tenaga informal keluar negeri saat ini diakuinya masih ada, tapi ditujukan pada negara-negara di luar kawasan Timur Tengah seperti Hongkong.

    Menurut Ferry, kerjasama dengan KPK membuka layanan satu pintu bagi TKI yang hendak bekerja diluar negeri itu diharapkan bisa membereskan masalah administrasi yang kadang merembet kemana-mana. “Masih ada kejadian, peti jenazah yang dikirim ke salah satu daerah di Jawa Barat bisa balik lagi. Ternyata ada pemalsuan atau perubahan data kependudukan daerah asalnya sehingga peti jenazah itu jalan-jalan,” kata dia.

    Ferry mengatakan, pemerintah provinsi akan menggabungkan program itu dengan rencana membangun TKI Center yang rencananya akan dioperasikan tahun depan. TKI center itu disiapkan menjadi layanan terpadu untuk melayani TKI yang hendak bekerja di luar negeri. Pemerintah provinsi juga menyiapkan program kredit bunga murah Kredit Cinta Rakyat (KCR) mengimbangi layanan KUR untuk TKI. “Kita akan dorong tahun ini,” kata dia.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...