Fasilitas Kantor BNN Memprihatinkan, Ini Kata Menteri Luhut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan (kanan), dan kepala BNN Komjen Budi Waseso berjalan keluar dari sebuah ruangan di Gedung Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 10 Maret 2016.  Kunjungan ini untuk melihat kondisi secara langsung kesiapan fasilitas BNN dalam rangka memerangi peredaran narkoba di tanah air. TEMPO/Imam Sukamto

    Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan (kanan), dan kepala BNN Komjen Budi Waseso berjalan keluar dari sebuah ruangan di Gedung Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 10 Maret 2016. Kunjungan ini untuk melihat kondisi secara langsung kesiapan fasilitas BNN dalam rangka memerangi peredaran narkoba di tanah air. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan fasilitas di gedung Badan Narkotika Nasional (BNN) memprihatinkan. Luhut mengetahui keadaan itu ketika mengunjungi gedung BNN di Jakarta Timur pada Kamis, 10 Maret 2016. 

    "Saya lihat laboratorium dan LP-nya sangat memprihatinkan," ucap Luhut, Kamis ini.

    Terkait dengan LP, Luhut mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Kalau mau memberantas kejahatan yang terorganisasi, petugas dan fasilitasnya juga harus terorganisasi," katanya.

    Luhut mengaku tengah mencarikan gedung baru buat BNN. Saat ini gedung yang ada adalah pinjaman dari Mabes Polri. "Pemerintah sudah setuju. Masalah laboratorium akan jadi prioritas," kata Luhut, yang kedatangannya disambut Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso.

    Luhut menambahkan, Presiden Joko Widodo akan menaikkan status lembaga BNN setingkat menteri. Atas perubahan status itu, Presiden akan melantik ulang Kepala BNN Budi Waseso sehingga menjadi setingkat dengan menteri. Luhut juga mengatakan perlunya penataan kembali BNN secara organisasi.

    Budi Waseso mengatakan peredaran narkotik di Tanah Air sudah sangat darurat. "Tugas BNN sangat berat jika dibandingkan dengan ancaman yang harus dihadapi. Penduduk Indonesia berjumlah 250 juta, dan 125 juta di antaranya usia produktif yang harus diamankan dari ancaman ini. Sedangkan personel BNN hanya 4.400 di seluruh Indonesia," ujarnya.

    ABDUL AZIS | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.