APBN Perubahan, Anggaran Infrastruktur Tak Dipotong  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi saat konfrensi press setelah mengadakan diskusi dengan tema

    Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi saat konfrensi press setelah mengadakan diskusi dengan tema "Indonesia tumbuh dalam lingkungan global yang lebih rentan" di gedung BKPM, Jakarta, (12/7). Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Pemerintah tidak akan mengutak-atik anggaran infrastruktur yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Menurut Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi, infrastruktur merupakan prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Soal APBN Perubahan 2016, pemotongan di sektor yang tidak perlu, seperti belanja pegawai," katanya di kantor Wakil Presiden, Jumat, 4 Maret 2016.

    Sofjan menuturkan rencana pemotongan anggaran di level kementerian atau lembaga tidak akan lepas dari Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang tengah dibahas parlemen. Ia memprediksi, bila RUU Tax Amnesty lolos setelah April, besar kemungkinan APBN-P 2016 masuk parlemen pada Juni. "Kalau tax amnesty lolos, pemotongan (anggaran) bisa berkurang," ujarnya.

    Baca juga: Fadli Zon Bicara Soal Tax Amnesty dan APBN Perubahan

    Pemerintah, ucap dia, berharap pada semester kedua nanti sektor swasta dan badan usaha milik negara bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Sebab, kata Sofjan, investasi sudah mulai bergulir. "Di semester pertama ini, lokomotifnya pemerintah," tuturnya.

    Kementerian Keuangan sendiri sejauh ini sudah menyiapkan langkah antisipasi bila Dewan Perwakilan Rakyat menunda pembahasan RUU Tax Amnesty. Nasib RUU itu menggantung lantaran pemerintah menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Semula, kedua RUU itu disepakati dibahas sebagai satu paket. Padahal tax amnesty merupakan jurus yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

    Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan salah satu antisipasi itu adalah melakukan penghematan dengan meninjau kembali fokus kerja serta melakukan restrukturisasi. Biaya perjalanan dinas, misalnya, masih bisa ditekan lagi agar tidak terlalu banyak menghamburkan uang negara.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.