Skandal Suap MA, KPK Periksa Karyawan JW Marriott Surabaya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt. Jubir KPK Yuyuk Andriati Iskak (kiri) berbincang bersama seorang wartawan saat konferensi pers mengenai operasi tangkap tangan (OTT) di gedung KPK, Jakarta, 13 Februari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Plt. Jubir KPK Yuyuk Andriati Iskak (kiri) berbincang bersama seorang wartawan saat konferensi pers mengenai operasi tangkap tangan (OTT) di gedung KPK, Jakarta, 13 Februari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua karyawan Hotel JW Mariot Surabaya hari ini yaitu Irwansyah Putra dan Sapta Wibawa. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk kasus penerimaan hadiah atau janji atas penundaan pengiriman salinan putusan kasasi perkara korupsi oleh Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna.

    "Dijadikan saksi untuk tersangka ATS," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati, Kamis, 3 Maret 2016.

    KPK menangkap Andri setelah menerima suap sebesar Rp 400 juta dari Direktur PT Citra Gading Asritama, Ichsan Suadi melalui seorang pengacara Awang Lazuardi Embat di Hotel Aria, Gading Serpong. Suap tersebut diduga untuk menunda salinan putusan kasasi kasus korupsi pembangunan pelabuhan di Nusa Tenggara Barat 2007-2008 yang melibatkan Ichsan sebagai terdakwa. Ketiganya sudah ditangkap KPK dan menjadi tersangka.

    Ichsan, dalam kasus korupsi proyek pelabuhan senilai Rp 82 miliar, mendapat vonis satu setengah tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Mataram yang kemudian diperberat Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menjadi dua tahun. Upaya kasasinya juga bernasib sama, Ketua Majelis Artidjo Alkostar justru makin memperberat hukuman menjadi lima tahun penjara.

    Setelah putusan kasasi diunggah ke website MA, Awang membantu Ichsan bertemu dengan Andri di Surabaya sebagai awal pertemuan dan pembicaraan. Yuyuk tak bisa memastikan pemeriksaan dua karyawan hotel tersebut berkaitan dengan lokasi pertemuan Andri dengan Ichsan di Surabaya.

    Andri sebagai penerima suap diancam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 huruf a atau b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Sedangkan Ichsan dan Awang disangkakan melanggar Pasal 5 huruf a atau b atau Pasal 13 huruf a atau b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.