Pulang, Eks Anggota Gafatar Ditolak Keluarga dan Warga

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Satu keluarga mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) turun dari bus yang menghantarkan mereka dari tempat penampungan asrama haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah menuju Youth Centre, Sleman, Yogyakarta, 29 Januari 2016. Total sebanyak 5 bus mengangkut mantan anggota Gafatar yang berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. TEMPO/Pius Erlangga

    Satu keluarga mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) turun dari bus yang menghantarkan mereka dari tempat penampungan asrama haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah menuju Youth Centre, Sleman, Yogyakarta, 29 Januari 2016. Total sebanyak 5 bus mengangkut mantan anggota Gafatar yang berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. TEMPO/Pius Erlangga

    TEMPO.CO, Boyolali - Kelonggaran yang diberikan pemerintah kepada para bekas anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang sudah tidak punya tempat tinggal untuk ikut pulang ke rumah anggota Gafatar lainnya mendapat penolakan pihak keluarga dan warga sekitar.

    “Ada tiga eks anggota Gafatar dari Sulawesi Selatan yang ditolak keluarga dan tetangga eks anggota Gafatar asal Banjarnegara,” kata Kepala Sub-Bidang Pemilu, Pendidikan, dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Haerudin pada Senin, 29 Februari 2016.

    Selain karena bukan warga asli, ketiga eks anggota Gafatar itu ditolak karena tidak memiliki hubungan keluarga dengan eks Gafatar asal Banjarnegara. Walhasil, ketiga eks anggota Gafatar asal Sulawesi Selatan itu hingga kini masih ditampung di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali.

    Di Kabupaten Pekalongan, Haerudin mengatakan ada pihak keluarga eks anggota Gafatar yang hanya mau menerima anak lelakinya. Sedangkan istri dan adik si istri dari eks anggota Gafatar itu ditolak. Sebab, saat meninggalkan rumah, eks anggota Gafatar masih bujang.

    Selama 3 tahun, eks anggota Gafatar itu tidak pernah berkomunikasi dengan keluarganya di Pekalongan. “Dia juga tidak mengabari orang tuanya saat menikah. Namun, saat diminta menunjukkan surat nikah, dia beralasan masih diproses di Kalimantan,” kata Haerudin.

    Menurut Haerudin, eks anggota Gafatar yang ditolak pihak keluarga eks anggota Gafatar lain, jumlahnya kurang dari sepuluh orang. Meski demikian, Haerudin terus mengupayakan pendekatan dengan keluarga dan para tetangga eks anggota Gafatar di Jawa Tengah agar bersedia menerima mereka.

    Hingga Senin siang, eks anggota Gafatar yang ditampung di Asrama Haji Donohudan masih 368 orang. Dari jumlah itu, 302 orang dari Sumatera Utara, 22 orang dari Jawa Tengah, 15 orang dari DKI Jakarta, 9 orang dari Sulawesi Selatan, 1 orang dari Banten, 1 orang dari Sumatera Barat. Sedangkan 18 orang sisanya tidak punya tujuan yang jelas.

    Mayoritas dari 368 eks anggota Gafatar itu sudah hampir lima pekan ditampung di Asrama Haji Donohudan. Adapun pada pukul 10.30, Kesbangpol Kebumen telah menjemput lima eks anggota Gafatar dari daerahnya. Menurut Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Rudy Apriantono, Jawa Tengah bersedia menampung para eks anggota Gafatar, yang hingga kini tidak jelas tujuan pulangnya. “Keberadaan mereka disebut sebagai bencana sosial,” kata Rudy.

    Rencananya, para eks anggota Gafatar, yang tidak jelas tujuan pulangnya, itu akan diikutkan dalam program Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jawa Tengah. Setelah didata mendalam, para eks anggota Gafatar itu bisa ditampung di balai dan unit pelayanan sosial, rehabilitasi, atau persinggahan.



    DINDA LEO LISTY

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.