UU KPK, Istana: Tarik Revisi dari Prolegnas Urusan DPR  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa Koalisi Rakyat Tidak Jelas, menggelar aksinya di depan Istana Gedung Agung Yogyakarta, 8 Februari 2015. Mereka juga menyerukan kepada Jokowi untuk memberhentikan Kabareskrim yang dinilai telah melakukan pelanggaran HAM dan mengecam kriminalisasi komisioner KPK. TEMPO/Suryo Wibowo

    Massa Koalisi Rakyat Tidak Jelas, menggelar aksinya di depan Istana Gedung Agung Yogyakarta, 8 Februari 2015. Mereka juga menyerukan kepada Jokowi untuk memberhentikan Kabareskrim yang dinilai telah melakukan pelanggaran HAM dan mengecam kriminalisasi komisioner KPK. TEMPO/Suryo Wibowo

    TEMPO.COJakarta - Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi Sapto Prabowo, mengatakan penarikan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dari Program Legislasi Nasional merupakan urusan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab, revisi ini merupakan usulan Dewan.

    "Kalau soal ditarik dari Prolegnas, ditanya langsung ke DPR karena revisi ini usulan mereka," katanya melalui pesan pendek, Selasa, 23 Februari 2016.

    Dalam rapat konsultasi kemarin di Istana, pimpinan DPR dan Presiden Jokowi telah bersepakat menunda pembahasan revisi undang-undang lembaga antirasuah tersebut. Meskipun begitu, tak ada jangka waktu sampai kapan revisi tersebut ditunda. "Sikap Presiden sudah jelas, menolak membahas revisi UU KPK saat ini," ujarnya.

    Alasan Jokowi, draf revisi yang ada sekarang masih perlu dimatangkan lagi. Selain itu, Jokowi mengatakan revisi ini banyak ditolak masyarakat karena belum disosialisasi secara mendalam.

    Rapat paripurna memutuskan menunda pembahasan revisi beleid komisi antirasuah tersebut. Namun usulan revisi tak ditarik dari Prolegnas DPR. Artinya, revisi masih bisa dilakukan tahun ini.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.