Pilkada DKI 2017, Ahok Tak Menolak jika Didukung PDIP

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Megawati Soekarnoputri, Ahok, dan Jokowi. facebook.com

    Megawati Soekarnoputri, Ahok, dan Jokowi. facebook.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyambut baik dukungan partai politik yang datang kepadanya, khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    "Kalau ada dukungan pasti silakan, PDIP dari dulu sampai sekarang selalu mendukung," ujar Ahok, panggilan akrab Basuki, saat ditemui di gedung Balai Kota Jakarta, Senin, 11 Januari 2016.

    Ahok hadir dalam Rapat Kerja Nasional PDIP di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam acara itu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir. Sejumlah menteri dan pimpinan partai juga datang. Mereka mendengarkan pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Ahok mengaku telah lama berhubungan baik dengan Megawati dan almarhum Taufik Kiemas, suami Megawati, serta sejumlah tokoh PDIP. Kedatangannya ke Rakernas PDIP karena diundang.

    Meski bertemu dengan tokoh-tokoh partai, kata Ahok, pada acara tersebut tidak membicarakan soal pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. "Mau ngomongin apa? Mereka juga tahu kok aku lagi ngumpulin KTP," kata Ahok, yang akan maju mencalonkan diri lagi menjadi Gubernur DKI lewat jalur independen alias tanpa dukungan partai.

    Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mensyaratkan calon independen harus mengumpulkan dukungan minimal 7,5 persen dari total daftar pemilih tetap di DKI Jakarta atau setara dengan 532.210 pemilih.

    Perhitungan itu didasari putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Teman Ahok sendiri menargetkan 1 juta KTP sebagai bentuk dukungan dari warga Ibu Kota.

    GHOIDA RAHMAH | MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.