Golkar: Ade Komaruddin Tetap Dilantik Jadi Ketua DPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ade Komaruddin. TEMPO/Imam Sukamto

    Ade Komaruddin. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan pelantikan Ade Komaruddin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan Setya Novanto harus tetap dilakukan. Menurut dia, meskipun Menteri Hukum dan HAM belum mengeluarkan Surat Keputusan tentang kepengurusan Golkar yang sah tidak menggugurkan usulan pelantikan tersebut.

    "Surat yang kami kirim tanggal 17 Desember. Sementara itu, kepengurusan Golkar hasil Munas Riau habis baru pada tanggal 31 Desember. Yang belum sah itu Dewan Pimpinan Pusat setelah Januari, setelah berakhirnya masa kepengurusan," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Januari 2016.

    Menurut Bambang, pelantikan Ade Komarudin sudah ditetapkan dalam rapat paripurna sebelum masa reses pada Desember lalu. Oleh karena itu, ia mempertanyakan surat dari Golkar kubu Agung Laksono yang mencalonkan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua DPR.

    "Yang terpenting, apakah surat Agus Gumiwang itu dikirim oleh Dewan Pimpinan Pusat yang diakui oleh DPR atau tidak. Kalau tidak diakui ya lupakan saja. Kan kepengurusan kubu Agung juga sudah dicabut," katanya.

    Bambang mengatakan, pelantikan Ade Komaruddin akan dibahas terlebih dahulu di rapat Badan Musyawarah DPR pada pagi ini. "Jam 09.00, kami akan rapat Bamus sebelum paripurna untuk memutuskan pelantikan Ketua DPR," kata Bambang yang juga anggota Bamus DPR.

    Saat ini, terdapat dua nama yang diusulkan oleh Golkar untuk menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Nama yang pertama adalah Ade Komarudin, calon Ketua DPR yang diusulkan oleh kubu Aburizal Bakrie. Sementara itu, Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono juga mengajukan calon Ketua DPR, yakni Agus Gumiwang.

    Kubu Agung meminta pimpinan DPR menunda pelantikan Ketua DPR yang baru hingga kekisruhan di Golkar selesai. Hal itu menyusul dicabutnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pencabutan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol. Dengan dicabutnya SK tersebut, menurut kubu Agung, terjadi kekosongan kekuasaan dalam tubuh Golkar.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.