Capim KPK, Basaria: Urus Koruptor Lebih Mudah dari Narkoba  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capim KPK, Basaria Panjaitan dalam uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Desember 2015.  TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Capim KPK, Basaria Panjaitan dalam uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan, mengatakan penanganan kasus korupsi jauh lebih mudah dibanding kasus narkoba. Hal itu disampaikan Basaria saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan capim KPK.

    "Sejak saya di polisi, saya paling banyak bekerja menangani narkoba. Sepengalaman saya, lebih mudah menghadapi kasus korupsi daripada kasus narkoba," kata Basaria di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 15 Desember 2015.

    Basaria merupakan satu-satunya perempuan calon pimpinan KPK. Dia mempunyai pengalaman cukup banyak dalam menangani kasus narkoba. Dia pernah menjadi Kepala Satuan Narkoba dan Kepala Bagian Narkoba di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat pada 1997-2006.

    Pengalaman itu yang membuat dia yakin maju menjadi calon pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Menurut dia, KPK menjadi penggerak dan pemberdaya lembaga-lembaga hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, yang juga menangani kasus korupsi.

    Menurut dia, pembentukan awal KPK dilatarbelakangi lambannya pengusutan kasus korupsi oleh kejaksaan dan kepolisian. "Maka saat itu diperlukan lembaga independen, bebas dari berbagai intervensi serta punya kekuatan luar biasa, dibuatlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002," katanya.

    Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat beberapa kali mengaku terkesan dengan makalah yang dibuatnya. Beberapa anggota malah menyatakan ia sudah layak menjadi salah satu pimpinan.

    Basria merupakan capim ketujuh dari sepuluh yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Selanjutnya Komisi Hukum DPR akan memilih lima dari sepuluh calon pimpinan KPK pada 17 Desember mendatang.

    EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.