Duh, Menteri Puan Dapat Rapor Buruk, Siapa yang Lain?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 2 November 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma

    Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 2 November 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti senior dari Lembaga Survei Jakarta (LSJ), Ikhsan Rosidi, menyebutkan terdapat sejumlah menteri di Kabinet Kerja yang memiliki rapor merah. Ada lima menteri yang dianggap memiliki kinerja yang tidak memuaskan publik. Para menteri itu dianggap tidak mampu menangani masalah di bidangnya.

    Menurut Ikhsan, berdasarkan hasil survei terhadap masyarakat, kementerian yang kinerja paling buruk adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menteri Imam Nahrawi dinilai memiliki prestasi paling rendah. Urutan terendah kedua adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. “Menteri-menteri yang menangani masalah-masalah tersebut cenderung memperoleh persepsi negatif dari publik sebagaimana ditemukan dalam survei LSJ kali ini,” katanya, Kamis, 5 November 2105.

    Berdasarkan hasil survei, nilai ketidakpuasan terhadap kinerja Menteri Imam Nahrawi mencapai 52,7 persen, sedangkan Menteri BUMN Rini Soemarno mencapai 50,9 persen. Peringkat terburuk selanjutnya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, yang mencapai 49,4 persen. Menyusul Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dengan persentase 42,3 persen dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebesar 41,5 persen.

    Hasil itu sesuai dengan tingkat kepuasan publik dari tiga bidang kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tingkat kepuasan publik paling rendah adalah bidang olahraga yang hanya 25,5 persen. Bidang ekonomi memiliki tingkat kepuasan sebesar 28,9 persen, menyusul bidang hukum sebesar 42,8 persen.

    Menurut Ikhsan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla mengalami penurunan. “Ketidakpuasan publik menonjol dalam tiga hal, yaitu ketidakmampuan pemerintah mengendalikan kurs dolar, bencana asap atau kebakaran hutan, dan penanganan bidang olahraga. Di samping itu, ketidakpuasan publik yang sangat tinggi terjadi di bidang hukum,” ujarnya.

    Untuk masalah asap, menurut hasil survei, 78,9 persen warga menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan. Hanya 14,6 persen yang mengatakan puas, sedangkan 6,5 persen mengaku tidak tahu.

    Dalam bidang kesehatan, kinerja pemerintahan Jokowi mendapat apresiasi, sedangkan di bidang ekonomi dan olahraga, tingkat kepuasan publik masih rendah. Di bidang ekonomi, tingkat kepuasan publik hanya 28,9 persen. Menurut Ikhsan, hasil ini mencerminkan kondisi nilai rupiah yang menurun.

    Survei LSJ dilakukan pada 27-31 Oktober 2015. Menurut Ikhsan, populasi dari survei itu adalah warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun yang tersebar di 15 kota besar di Indonesia. Kota-kota tersebut adalah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, Ambon, Jayapura, Medan, Palembang, Padang, Pontianak, dan Balikpapan. “Jumlah sampel sebesar 831 responden dengan pencuplikan secara sistematis dengan margin error 3,4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen,” tuturnya.

    Pengumpulan data, kata Ikhsan, dilakukan dengan teknik wawancara melalui telepon dengan pedoman kuesioner. Responden diambil secara proporsional, yaitu 50 persen perempuan dan 50 persen laki-laki. Ikhsan menegaskan, survei ini dilengkapi studi kualitatif berdasarkan analisis media dan studi kuantitatif berdasarkan sumber sekunder.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga