Minggu, 22 September 2019

Bupati Purwakarta Ketemu Ahok, Bicara Soal Waduk Jati Luhur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta. TEMPO/M. Iqbal Ichsan

    Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta. TEMPO/M. Iqbal Ichsan

    TEMPO.COSubang - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi buka-bukaan soal hasil pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selama hampir dua jam di Balai Kota. Terutama terkait dengan beredarnya isu masalah penanganan sampah DKI yang akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. "Sama sekali enggak menyinggung soal sampah," kata Dedi kepada Tempo, Rabu, 4 Nopember 2015. 

    Dalam pertemuannya dengan orang nomor satu di DKI tersebut, Dedi mengatakan mereka membahas mengenai penghijauan. "Pak Ahok berkomitmen membantu kami melakukan penghijauan di sekitar Waduk Jatiluhur dan aliran Sungai Citarum yang ada di wilayah Purwakarta," ujarnya.

    Komitmen Ahok menghijaukan area resapan air dan daerah aliran Sungai Citarum tersebut, Dedi menjelaskan, karena sang Gubernur menyadari betul bahwa selama ini jutaan warga DKI—yang menjadi konsumen PAM Jaya—menggunakan air bersih yang bersumber dari air Jatiluhur, yang berasal dari Citarum.

    Jadi Ahok ingin sama-sama merawat daerah resapan air dan DAS Citarum. "Pak Ahok juga berjanji akan menyediakan bibit pepohonan yang akan ditanam di lokasi penghijauan," tutur Dedi.

    Selain melakukan upaya penghijauan, Dedi berujar, Ahok juga berkomitmen mengembangkan peternakan yang akan dikerjasamakan antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan BUMD DKI yang mengurus peternakan.
    Dedi, yang selalu mengenakan pakaian khas Sunda—pangsi putih-putih lengkap dengan ikat kepala, menyatakan kesiapannya buat menyediakan lokasi. "Untuk sementara, kami siapkan lokasinya, misalnya di Sukasari, Bojong, Darangdan, Wanayasa, dan Tegalwaru," ucapnya. 

    NANANG SUTISNA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.