"Semua izin tersebut ditandatangani Zulkifli Hasan yang saat itu menjabat Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu periode 2009-2014." katanya.
Syahrul mengimbau pemerintahan Jokowi berani menelusuri lebih jauh pelanggaran etika dan otoritas oleh Zulkifli Hasan untuk kepentingan pribadi dan partainya.
Dia menilai kesalahan semacam ini telah mengakibatkan kebakaran dan kerusakan hutan dan lahan gambut, yang merugikan jutaan manusia, menyebabkan kematian yang tidak perlu, dan menyengsarakan ratusan ribu hingga jutaan manusia.
"Jangan biarkan tragedi kabut asap berulang tiap tahun tanpa ada pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari penyebab masalahnya," tulis Syahrul.
Dia mendesak KPK segera melakukan investigasi terhadap dugaan korupsi dibalik keputusan pemberian izin konsesi tersebut.
Petisi Syarul diakhiri dengan hashtag #MelawanAsap. Petisi dimulai Jumat, 30 Oktober 2015. Hingga saat ini, petisi sudah ditandatangani 6.355 orang.
Zulkifli Hasan yang kini menjabat Ketua MPR membantah tuduhan itu. "Zaman saya kan itu namanya moratorium. Tidak boleh kasih izin apapun, tidak ada itu," katanya saat dijumpai di Kantor DPP PAN, pada Sabtu, 31 Oktober 2015.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini tidak gentar namanya diseret-seret dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. "Apapapun, tidak masalah buat saya, akan saya hadapi," ujarnya.
LARISSA HUDA
Baca juga:
Wah, Mourinho Tak Jamin Chelsea Masuk 4 Besar, Akan Dipecat?
Jose Mourinho Terpuruk Gara-gara Wanita Cantik Ini?
