Bertemu KMP, JK Bantah Bahas RAPBN  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Subekti

    Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah bertemu dengan koalisi non-pemerintah untuk membahas soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Pertemuan tersebut justru membahas nasib Partai Golkar setelah putusan kasasi Mahkamah Agung. "Memang KMP ada mempertanyakan pos-pos anggaran yang perlu jadi perhatian kita," ujar Kalla di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2015.

    Kemarin, pemimpin koalisi non-pemerintah berkumpul di Bakrie Tower untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.  Selepas berkumpul, pemimpin KMP dikabarkan merapat ke Kediaman Wakil Presiden untuk bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kata Kalla, ia akan segera berbicara dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk membahas masalah ini.

    Koalisi non-pemerintah menyoroti pos anggaran energi, kehutanan, dan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 39 Triliun kepada Badan Usaha Milik Negara yang dianggap terlalu besar.

    Dalam postur sementara yang disepakati pemerintah dan DPR 15 Oktober lalu, pagu pendapatan negara secara keseluruhan turun dari Rp 1.848,1 triliun pada nota keuangan menjadi Rp 1.822,5 triliun. Pendapatan negara dari sektor perpajakan turun dari Rp 1.565,8 triliun menjadi Rp 1.546,7 triliun, sedangkan pendapatan negara bukan pajak turun dari Rp 280 triliun menjadi Rp 273,8 triliun. Penurunan ini disebabkan dari perubahan lifting, Indonesian Crude Price, nilai tukar, dan cost recovery.

    Pagu belanja negara mengalami perubahan dari sebelumnya Rp 2.121 triliun menjadi Rp 2.095 triliun. Anggaran belanja untuk pemerintah pusat mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 1.339,1 triliun menjadi Rp 1.325 triliun. Transfer daerah serta dana desa turut mengalami perubahan, turun dari sebelumnya Rp 782,2 triliun menjadi Rp 770,2 triliun.

    Pertumbuhan ekonomi dikoreksi menjadi 5,3 persen dari 5,5 persen dalam nota keuangan. Nilai tukar rupiah juga mengalami perubahan dari Rp 13.400/USD di nota keuangan menjadi Rp 13.900/USD. Tingkat inflasi dan suku bunga SPN 3 bulan masih sama dengan nota keuangan, yaitu sebesar 4,7 persen dan 5,5 persen.



    TIKA PRIMANDARI I TRI ARTINING PUTRI

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...