Investigasi Tambang Pasir Ilegal dan Salim Kancil Melawan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis penolak tambang pasir Lumajang, Tosan (kanan) bersama istrinya Ati Hariati saat di temui petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur, 13 Oktober 2015. Setelah dinyatakan pulih oleh dokter, korban kekerasan penolak tambang pasir di desa Selok Awar-awar Lumajang tersebut hari ini boleh meninggalkan rumah sakit. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Aktivis penolak tambang pasir Lumajang, Tosan (kanan) bersama istrinya Ati Hariati saat di temui petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur, 13 Oktober 2015. Setelah dinyatakan pulih oleh dokter, korban kekerasan penolak tambang pasir di desa Selok Awar-awar Lumajang tersebut hari ini boleh meninggalkan rumah sakit. TEMPO/Aris Novia Hidayat


    Atas temuan karut-marutnya pengelolaan tambang pasir besi, kata dia, Pansus DPRD Lumajang telah merekomendasikan agar Bupati Lumajang saat itu, Sjahrazad, mencabut IUP PT IMMS.

    “Tapi rekomendasi kami tak pernah ditanggapi, sampai meletuslah peristiwa Salim Kancil dan Tosan,” kata Sugiyantoko yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Lumajang, Rabu 30 Oktober.

    Kuasa hukum PT IMMS, Mahmud, membantah pertambangan ilegal di Desa Selok Awar-awar berada di konsensi PT IMMS. “Harus di GPS dulu, benar atau tidak di konsesi PT IMMS,” katanya dihubungi Tempo 8 Oktober 2015.

    Namun Mahmud membantah bahwa pertambangan ilegal yang banyak bermunculan di lahan konsesi PT IMMS karena difasilitasi perusahaannya. Pada 2014, kata dia, perusahaannya sudah non-aktif karena tak tak memiliki smelter untuk mengolah pasir besi menjadi setengah jadi. “Kami masih mencari investor yang mau bekerja sama membuat smelter,” katanya.

    IKA NINGTYAS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.