Setahun Kabinet Kerja, Akankah Ada Reshuffle Jilid II?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan hormat saat melantik sembilan anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia periode 2015-2019 di Istana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Agustus 2015. Presiden Joko Widodo  (Jokowi) melantik 9 anggota Komisi Kejaksaan periode 2015-2019 dari unsur masyarakat dan pemerintah di Istana Negara. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo memberikan hormat saat melantik sembilan anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia periode 2015-2019 di Istana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Agustus 2015. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 9 anggota Komisi Kejaksaan periode 2015-2019 dari unsur masyarakat dan pemerintah di Istana Negara. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla genap berusia satu tahun dalam bulan ini. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan presiden pasti mengevaluasi kinerja menteri-menterinya dalam setahun perjalanan Kabinet Kerja.

    “Evaluasi adalah urusan internal dan Presiden tiap waktu memang meminta Seskab dan Menteri Sekretaris Negara untuk memberikan laporan kegiatan dari masing-masing menteri. Tapi itu adalah urusan intern, bukan untuk ekstern,” kata Pramono di kantornya, Jumat, 9 Oktober 2015.

    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini enggan merinci mekanisme apa yang akan digunakan Presiden dalam mengevaluasi para pembantunya. Ketika Kabinet Kerja berjalan enam bulan, Presiden mengevaluasi secara menyuruh semua menterinya dengan meminta melaporkan perkembangan program masing-masing. Lalu Presiden membuat hasil evaluasi serta penilaian setiap kementerian dan para menterinya.

    Setelah evaluasi tersebut, Presiden mereshuffle menteri yang dianggap berkinerja kurang baik. Setelah satu tahun perjalan Kabinet Kerja apakah akan ada perombakan menteri kabinet jilid 2?. “Itu urusan Presiden, hak prerogratif Presiden,” kata Pramono.

    Dalam setahun Kabinet Kerja, lembaga survei Indo Barometer membeberkan kinerja menteri-meteri Jokowi. Berdasarkan survei itu. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendapat persentase tingkat kepuasan publik tertinggi yaitu mencapai 71,9 persen. Sementara itu, publik paling tidak puas terhadap kinerja Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yaitu sebesar 34,6 persen. Lalu sebanyak 29,4 persen menyatakan cukup puas atau sangat puas, serta 36 persen menjawab tidak tahu.

    Menteri yang memiliki persentase tingkat kepuasan publik paling rendah adalah Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution sebesar 15 persen. Tingkat ketidakpuasan publik terhadap Darmin mencapai 32 persen, dan yang menjawab tidak tahu sebesar 53 persen.

    Pramono mengatakan, menyambut positif survei Indo Baromoeter yang menyebut sejumlah menteri berkinerja baik seperti Susi Pudjiastuti, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. “Itulah penilain publik,” kata Pramono.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?