Pancasila Disalahartikan, Sudah Kehilangan Kesaktiannya?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Machfoed Gembong

    TEMPO/Machfoed Gembong

    TEMPO.CO, Purwakarta - Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa Pancasila saat ini sudah kehilangan kesaktiannya. "Sudah nggak sakti lagi," katanya saat diminta tanggapan ihwal peringatan Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2015.

    Pancasila kehilangan kesaktiannya, menurut Dedi, disebabkan tidak ada lagi konstitusi negara yang benar-benar mampu melindunginya. "Semuanya disalahtafsirkan dan disalahgunakan," ia menegaskan.

    Soal sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, pengakuan negara terhadap agama yang sah di Indonesia difromalkan. Padahal, banyak ajaran yang lahir dan menjadi pegangan hidup berbagai suku bangsa di Indonesia yang malah tidak diakui.

    "Misalnya, di Jawa Tengah ada ajaran Kejawen di tatar Sunda ada ajaran Sunda Wiwitan, tetapi, keberadaannya tak diakui oleh negara," Dedi menyontohkan.

    Padahal, para pemeluk ajaran kepercayaan yang tumbuh dari kebudayaan nenek-moyangnya dulu itulah yang ikut andil besar dan mendirikan dan memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Lalu, sila ke lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam implementasinya, negara tak memberikan jaminan kepemilikan lahan buat si miskin melalui program redistribusi, melainkan lebih memberikan peluang yang lebih besar kepada para pemilik modal buat menguasai tanah negara dengan dalih investasi.

    Kasus kabut asap yang terjadi di Kalimantan, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan yang hingga kini belum tertanganni, misalnya, akibat pemerintah kehilangan ruh Pancasila dalam memberikan keleluasaan kepada hukum dan tokoh adat dalam mengelola hutan.

    "Padahal, jika peran pengurusan dan pemeliharaan hutan diberikan penuh kepada para pemangku adat, kami yakin tak akan ada tragedi kebakaran hutan seperti sekarang ini," ia mengimbuhkan.

    NANANG SUTISNA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.