Komjen Anang, Anak Tukang Cukur yang Rajin Bantu Ayahnya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Anang Iskandar. TEMPO/Tony Hartawan

    Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Anang Iskandar. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Mojokerto - Terlahir dari keluarga sederhana, Anang Iskandar menghabiskan masa kecilnya di Mojokerto, Jawa Timur. Komisaris Jenderal Anang Iskandar yang kini diangkat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri lahir pada 57 tahun silam di kota kecil di Jawa Timur itu.

    Rumah keluarganya yang sederhana kini dihuni oleh Raunah, ibunda Anang Iskandar, dan salah satu anak Anang. Rumah itu berada di Jalan Empunala, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.

    Anang terlahir sebagai anak kedua dari enam bersaudara. Ayahnya, Suyitno (almarhum) bekerja sebagai tukang cukur rambut di Pasar Tanjung Anyar, Mojokerto. Menurut penuturan ibunda Anang Iskandar, Raunah, 86 tahun, setiap pulang sekolah Anang sering membantu ayahnya di pasar.

    Anang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Mojokerto. Menurut cerita ibunya, selama duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas (SMA), Anang dikenal tekun. "Sekolahe, yo, rajin," kata Raunah dalam bahasa Jawa.

    Menurut Raunah, lulus dari SMA, Anang ingin masuk ke perguruan tinggi. Namun karena keterbatasan biaya, niat itu dibatalkan. Hingga akhirnya Anang mendaftar ke Akademi Kepolisian (Akpol) yang waktu itu masih jadi satu dengan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri). Anang berhasil masuk Akabri hingga lulus pada 1982.

    Sayangnya sang ayah, Suyitno, tak bisa mendampingi Anang Iskandar saat diwisuda sebagai lulusan Akabri. Suyitno meninggal dunia sebelum Anang lulus. "Mas Anang itu ditinggal bapaknya sebelum ia lulus," kata Raunah.

    ISHOMUDDIN

    Saksikan videonya:


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.