2 Sistem Layanan BPJS Ini Dikeluhkan BPJS Watch  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang petugas menunjukan bentuk kartu Jaminan Kesehatan Nasional di RS Fatmawati, Jakarta (01/01). Mulai 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN merupakan program jaminan kesehatan yang akan diterapkan secara nasional dan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  TEMPO/Dasril Roszandi

    Seorang petugas menunjukan bentuk kartu Jaminan Kesehatan Nasional di RS Fatmawati, Jakarta (01/01). Mulai 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN merupakan program jaminan kesehatan yang akan diterapkan secara nasional dan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar menyayangkan sistem pendaftaran BPJS yang hanya dapat dilakukan di tiga bank, yaitu BNI, BRI, dan Mandiri. Pernyataan itu ia lontarkan dalam forum diskusi "Meningkatkan Peran dan Fungsi Pengawasan untuk Mencegah Fraud dan Moral Hazard dalam Pelayanan Kesehatan".

    "Masak, setiap yang mau daftar harus punya rekening? Orang kota saja banyak yang tidak punya," kata Indra di Rumah Makan Gado-gado Boplo, Menteng, Selasa, 25 Agustus 2015.

    Menurut Indra, seharusnya sistem pendaftaran BPJS tak hanya dilakukan di tiga bank yang sudah ia sebutkan tadi. Sebab, di pelosok-pelosok desa, kata dia, belum tentu tersedia bank-bank itu. Untuk itu, Indra menyarankan agar pendaftaran BPJS juga dapat dilakukan melalui Pos Indonesia. Sebab, Pos Indonesia adalah satu-satunya fasilitas dari pemerintah yang dapat dijangkau masyarakat desa.

    Dalam diskusi itu, Indra juga mengutarakan keheranannya soal aturan BPJS yang terbaru, bahwa janin yang masih berada dalam kandungan harus didaftarkan ke BPJS. "Kekalutan apa, sih, yang sedang dialami BPJS kesehatan? Janin, kok, pake harus daftar segala?" ujarnya.

    Padahal, menurut KUHP Perdata, kata Indra, janin yang masih dalam kandungan, jika lahir kemudian meninggal, ia dianggap tidak ada. Karena hal itu, dia menganggap BPJS saat ini sedang gencar memburu iuran dari rakyat.

    Melalui forum ini, Indra berharap pemerintah mau memperbaiki sistem dalam BPJS yang, menurut dia, belum beres. Ia juga mengimbau masyarakat agar bersama-sama mengawasi jalannya program pemerintah tersebut.

    DIAH HARNI SAPUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.