Jokowi Didesak Datang ke Sidang Umum PBB Lanjutkan Misi Ini  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan hormat saat melantik sembilan anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia periode 2015-2019 di Istana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Agustus 2015. Presiden Joko Widodo  (Jokowi) melantik 9 anggota Komisi Kejaksaan periode 2015-2019 dari unsur masyarakat dan pemerintah di Istana Negara. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo memberikan hormat saat melantik sembilan anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia periode 2015-2019 di Istana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Agustus 2015. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 9 anggota Komisi Kejaksaan periode 2015-2019 dari unsur masyarakat dan pemerintah di Istana Negara. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.COJakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo menghadiri Sidang Umum PBB Ke-70 pada 25-27 September 2015. Sidang itu beragenda pengesahan agenda Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

    "Kehadiran Jokowi merupakan wujud dukungan kepemimpinan, komitmen politik, dan antusiasme Indonesia dalam melaksanakan SDGs," kata Senior Program Officer untuk Pembangunan Pasca-2015 INFID Hamong Santono di Sekretariat INFID, Jumat, 7 Agustus 2015.

    Penyusunan agenda SDGs beserta Outcome Document-nya telah berlangsung sejak tiga tahun lalu dan melibatkan stakeholders pembangunan di seluruh dunia. SDGs, ucap Hamong, akan melengkapi dan membantu pemerintah mempertajam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta visi Nawacita Jokowi.

    Hamong mendesak Joko Widodo hadir dalam sidang pengesahan SDGs itu dan segera menyiapkan langkah-langkah untuk mengintegrasikan SDGs dengan rencana pembangunan nasional. "Indonesia sudah terlibat sejak awal penyusunan SDGs," tutur Hamong. "Kita harus bersiap diri untuk mencapai target itu pada 2030."

    Negara anggora Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2 Agustus lalu menyepakati Outcome Document SDGs. Dokumen itu berisi deklarasi, tujuan, target, dan cara pelaksanaan SDGs hingga 2030. Dokumen tersebut merupakan kerangka kerja pembangunan global baru pengganti MDGs yang berakhir pada 2015. SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target.

    Tujuan SDGs antara lain memberantas kelaparan dan kemiskinan ekstrem, mengurangi ketimpangan di dalam negeri dan antarnegara, mencapai kesetaraan gender, meningkatkan pengelolaan air dan energi, serta mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim.

    Senior Advisor INFID Michael Bobby Hoelman mengatakan SDGs sangat penting karena permasalahan global yang menjadi target SDGs juga merupakan problem yang dihadapi Indonesia, antara lain kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta pelestarian lingkungan. "Secara umum, Indonesia harus memberi perhatian pada tujuan MDGs yang masih tertinggal," ujar Michael.

    MOYANG KASIH DEWIMERDEKA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.