PDIP Surabaya Bantah Lakukan Barter Politik untuk Pilkada

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa yang tergabung dalam Aliansi Warga Surabaya berunjuk rasa di Surabaya, 4 Agustus 2015. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Perppu Pilkada 2015 terkait hanya adanya satu pasangan bakal calon walikota/wakil walikota. ANTARA/Didik Suhartono

    Massa yang tergabung dalam Aliansi Warga Surabaya berunjuk rasa di Surabaya, 4 Agustus 2015. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Perppu Pilkada 2015 terkait hanya adanya satu pasangan bakal calon walikota/wakil walikota. ANTARA/Didik Suhartono

    TEMPO.CO, Surabaya - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Surabaya membantah telah melakukan barter politik terkait dengan pemilihan Wali Kota Surabaya 2015. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono. 

    Menurut Adi, PDIP tidak pernah berkomunikasi untuk melakukan barter politik dengan Partai Demokrat dalam pilkada di Surabaya dan Pacitan. “Sekali lagi, kami tidak pernah komunikasi (dengan Demokrat),” ujarnya saat dihubungi Tempo, Kamis, 6 Agustus 2015 malam.

    Pria yang biasa disapa Awi itu menuding informasi adanya barter politik itu sengaja diembuskan oleh partai politik lain yang ingin mengganjal pelaksanaan pilkada di Surabaya. “Isu barter politik ini kan dimunculkan oleh partai yang ingin memboikot pilkada,” ucapnya.

    Awi menuturkan PDIP sebagai partai yang telah diamanatkan oleh undang-undang merasa bertanggung jawab untuk mengusung calon, agar pilkada tetap bisa terlaksana. “Soal menang-kalah, itu hak rakyat yang menentukan,” katanya.

    Saat ini PDIP Surabaya mendorong supaya calon tunggal diakui. "Kami mendorong agar calon tunggal bisa diakui oleh undang-undang," ujarnya. Dia meminta persoalan munculnya calon tunggal dalam pilkada di Surabaya dan Pacitan menjadi bahan evaluasi bersama. “Calon tunggal harus diakui. Jangan menganggap ini seperti anak haram.” 

    AVIT HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.