Ulama Yakin Muktamar NU Bebas dari Politik Uang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (keempat kanan) bersama pimpinan NU dan sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Negara dalam acara Istighosah Nahdlatul Ulama (NU) di Masjid Istiqlal, Jakarta, 14 Juni 2015. Acara tersebut sekaligus untuk membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama jelang Muktamar NU pada Agustus mendatang. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo (keempat kanan) bersama pimpinan NU dan sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Negara dalam acara Istighosah Nahdlatul Ulama (NU) di Masjid Istiqlal, Jakarta, 14 Juni 2015. Acara tersebut sekaligus untuk membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama jelang Muktamar NU pada Agustus mendatang. ANTARA FOTO

    TEMPO.COSurabaya - Sejumlah ulama di Jawa Timur menjamin pelaksanaan Muktamar NU ke-33 di Jombang pada 1–5 Agustus 2015 bakal bebas dari politik uang. Praktek transaksional ini akan sulit terjadi karena Muktamar diawasi ulama.

    “Ulama di Jawa Timur akan mengawasi pelaksanaan Muktamar secara ketat,” ujar Rois Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Miftahul Akhyar sesaat setelah menggelar pertemuan dengan 22 kiai dari seluruh Jawa Timur, Kamis, 30 Juli 2015.

    Menurut Miftahul, perekrutan panitia Muktamar berlangsung transparan dan ketat. Itu sebabnya pengasuh Pondok Pesantren Islamiyah Miftahul Akhyar tersebut menampik tudingan sejumlah ulama, yang menyebutkan di dalam Muktamar telah terjadi deal politik, dan bahkan politik uang.

    Dia mengatakan telah mengklarifikasi tudingan itu dengan cara tabayun atau menyikapi segala informasi dengan terlebih dulu mencari kebenarannya.

    Sejumlah pihak juga mengingatkan bahaya politik uang yang bisa masuk ke arena Muktamar NU ke-33. Meski begitu, Miftahul menegaskan, isu itu tidak benar.

    Saat ini, kata Miftahul, pihaknya lebih berkonsentrasi meyakinkan para ulama dan melakukan sosialisasi metode pemilihan Ketua Umum PBNU yang menggunakan ahlul halli wal aqdi(AHWA). Ulama yang berkukuh menggunakan metode voting juga akan mendapat sosialisasi.

    Perihal adanya calon ketua umum yang enggan maju ke bursa pemilihan gara-gara pemilihan menggunakan metode AHWA, Miftahul enteng mengatakan hak suara calon itu akan hilang. Apalagi, kata dia, Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berbasis komando, sehingga seharusnya setiap anggotanya menaati ketentuan dari pusat.

    "Yang mencintai NU pasti akan mengerti keputusan organisasi. Namun hingga saat ini Nahdlatul Ulama belum pasti bakal menggunakan metode AHWA atau voting," katanya.

    Sebelumnya, pemimpin Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Solahudin Wahid, mengatakan mencium adanya indikasi politik uang dalam Muktamar NU ke-33. Sebab dalam Muktamar ke-32 di Makassar pada 2010 juga ada indikasi politik uang.

    Adik almarhum Gus Dur yang akrab disapa Gus Solah itu mengatakan politik uang berasal dari salah satu calon ketua umum dalam Muktamar NU ke-32. Jika nama calon itu ikut lagi dalam Muktamar NU ke-33, dugaan bakal terjadi politik uang semakin kuat.

    AVIT HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.