TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan mengatakan tak akan mendesak pemerintah soal Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), atau yang lebih dikenal dengan dana aspirasi.
Menurut Taufik, DPR memberi keleluasaan apakah program usulan akan diintegrasikan dengan rencana kerja pemerintah atau tidak. "Kami tidak akan membebani atau berseberangan dengan pemerintah," kata Taufik di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 7 Juli 2015.
Politikus Partai Amanat Nasional ini mengatakan seluruh proposal UP2DP anggota Dewan telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Tim Mekanisme Penyampaian Hak UP2DP yang diketuai Taufik juga mulai mengecek ulang program-program yang diajukan dengan realita di lapangan. "Lalu sambil diproses diserahkan ke Sekretariat Negara."
Ia mengharapkan pemerintah menyampaikan sikap resminya dalam pembahasan RAPBN 2016 di Badan Anggaran DPR. "Apakah program yang kami usulkan diterima seluruhnya atau tidak, maka sepenuhnya ada di pemerintah," ujar Taufik.
Ketua DPR Setya Novanto mengharapkan pemerintah segera menyepakati untuk mengakomodir usulan program yang sudah diinisiasi DPR. "Namun perlu diketahui bahwa usulan program tetap harus sesuai dengan mekanisme pembahasan RAPBN," kata politikus Partai Golkar ini dalam pidato rapat paripurna penutupan masa sidang DPR.
INDRI MAULIDAR
