TEMPO.CO, Kupang - Korban bencana kelaparan di lima desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kini kebanjiran bantuan setelah mendapat perhatian dari berbagai pihak.
Bantuan berasal dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pemerintah daerah. "Sudah ada bantuan beras 24 ton dari Menteri Sosial dan 50 ton dari pemerintah daerah," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTT Tini Thadeus, Senin, 22 Juni 2015.
Menurut Tini, bantuan juga diberikan oleh DPD, berupa 2 ton beras dan 80 dus mi instan. Bantuan diserahkan Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba dan anggota DPD asal NTT, Ibrahim Agustinus Medah.
Lima desa yang dilanda kelaparan adalah Desa Toineke, Tuafanu, Kiufatu, dan Oni di Kecamatan Kualin, dan Desa Oebelo di Kecamatan Amanuban Selatan. Kelaparan terjadi karena sawah dan kebun milik warga tidak bisa ditanami akibat kekeringan yang panjang.
Parlindungan berharap adanya bantuan jangka panjang untuk mengatasi masalah kekeringan di daerah itu dengan membangun irigasi, embung, bendungan, dan sumur bor. "Warga mengalami gagal tanam dan panen karena kekurangan air, sehingga perlu diperhatikan masalah ini," ujarnya.
Baca Juga:
Adapun Ibrahim Medah meminta pemerintah daerah NTT maupun Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak menyembunyikan masalah krisis pangan yang dialami ratusan warga. "Masalah ini sudah diketahui Presiden. Jadi tidak perlu ditutupi lagi," ucapnya.
Sebelumnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTT, Jefry Banunaek, mengungkapkan bantuan yang diberikan Khofifah salah alamat. Bantuan berupa 12 karung ikan kering, 24 ton beras, 24 dus kecap, 21 dus minyak goreng, 800 dus mi instan, diterima secara simbolis oleh Bupati Timor Tengah Selatan Paul Mella.
Namun saat berkunjung ke NTT, Rabu, 17 Juni 2015, Menteri Khofifah tidak dibawa untuk mengunjungi desa yang mengalami kelaparan. "Mensos justru diarahkan ke dua desa yang tidak mengalami kelaparan," kata Jefry kepada wartawan di Kupang, Kamis, 18 Juni 2015.
Jefry menyesalkan bantuan yang salah alamat itu. Dia menduga pemerintah daerah setempat menutup-nutupi warganya yang mengalami kelaparan. "Pemda terkesan menutupi masalah kelaparan, sehingga membawa menteri ke lokasi yang subur," ucapnya.
YOHANES SEO
