Pemerintah Aceh: Jam Malam Wanita Hanya di Kafe dan Warnet

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wanita muslim (ilustrasi)

    Wanita muslim (ilustrasi)

    TEMPO.CO, Banda Aceh - Pemerintah Provinsi Aceh menyatakan aturan jam malam bagi wanita hanya ditujukan untuk pekerja dan pengunjung kafe serta warung Internet. “Benar ada instruksi jam malam, tapi hanya untuk kafe dan layanan Internet,” kata Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh Edrian saat dikonfirmasi Tempo, Kamis, 4 Juni 2015.

    Instruksi Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 itu ditandatangani Gubenur Aceh Zaini Abdullah.

    Menurut Edrian, instruksi itu ditujukan kepada para bupati/wali kota se-Aceh untuk memastikan dan mengevaluasi penggunaan izin kafe dan layanan Internet se-Aceh. Dalam instruksi itu dinyatakan kafe dan warnet yang melanggar peraturan akan dicabut izinnya. “Monitoring dan pengawasan dilakukan oleh kabupaten/kota,” katanya.

    Edrian menegaskan, sesuai judulnya, instruksi tersebut hanya ditujukan kepada pekerja dan pengunjung kafe maupun layanan Internet, yang dibatasi sampai pukul 21.00 WIB. “Jadi jangan salah dipahami. Bukan melarang perempuan bekerja malam, hanya untuk bagian itu saja,” ucapnya.  

    Beberapa poin dalam aturan itu adalah pada poin ketiga (d) pramusaji wanita tidak dibenarkan bekerja di atas pukul 21.00 WIB. Poin ketiga (f) tertulis dilarang melayani pelanggan wanita di atas pukul 21.00 WIB, kecuali bersama muhrimnya. 

    Intruksi juga mengatur larangan menggunakan lampu remang-remang dan sekat yang tinggi yang dapat mengarah kepada pelanggaran syariat Islam (poin 3e). Selain itu, ada juga larangan memberikan pelayanan Internet bagi anak di bawah umur di atas pukul 21.00 WIB. 

    “Kalau kemudian Wali Kota Banda Aceh mengeluarkan instruksi terkait jam kerja di wilayahnya, itu kewenangan beliau,” kata Edrian.

    ADI WARSIDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.