Pakai Dana CSR, Ridwan Kamil Diingatkan Soal Serapan APBD

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Bandung Ridwan Kamil, mengayuh sepedanya saat meninjau gladi bersih jelang KAA menggunakan sepeda di Bandung, Jawa Barat, 23 April 2015. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Walikota Bandung Ridwan Kamil, mengayuh sepedanya saat meninjau gladi bersih jelang KAA menggunakan sepeda di Bandung, Jawa Barat, 23 April 2015. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Bandung - Kepala Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi, mengatakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil tak optimal dalam memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung. Ia menilai Ridwan Kamil, sejauh ini terlalu banyak memanfaatkan dana swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

    “CSR itu seharusnya dilakukan dengan cara swasta membantu kebutuhan Bandung. Sedangkan Ridwan Kamil memanfaatkan CSR untuk sepenuhnya pada penambahan aset di Kota Bandung,” kata Dosen Politik Universitas Padjadjaran ini, saat menjelaskan hasil survey penilaian masyarakat terhadap kinerja Ridwan Kamil dan wakilnya, Oded M. Danial, di Hotel Amaroossa, Jalan Aceh, Bandung, Rabu, 27 Mei 2015.

    Dia mengatakan, CSR membuat Ridwan Kamil tak dapat menyerap APBD dengan cermat. Ia cenderung tak melibatkan APBD dalam program-program yang terasa langsung oleh masyarakat. “Padahal, 60 persen dari APBD Kota Bandung ditujukan untuk belanja langsung,” ujar Muradi.

    Belanja langsung yang seharusnya dimanfaatkan selama dua tahun masa jabatan Ridwan Kamil memang belum terlihat. Hingga saat ini, mereka menilai Ridwan Kamil belum melakukan upaya perbaikan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, dan penambahan lapangan kerja.

    Untuk perbaikan infrastruktur, Ridwan Kamil baru fokus terhadap penambahan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penambahan RTH itu dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah taman di Bandung selama dua tahun masa kepemimpinan Ridwan Kamil. Namun, hingga saat ini masih terdapat sejumlah jalan berlubang di Bandung.

    Tak hanya itu, Ridwan Kamil baru melakukan perbaikan infrastruktur transportasi paling cepat tahun depan. Saat ini, Pemkot Bandung tengah menyeleksi sejumlah investor untuk mendanai proyek Monorel Bandung. Adapun kereta cepat Bandung Jakarta merupakan program nasional yang dikendalikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

    Di sisi kesejahteraan, Badan Pusat Statistik terakhir kali mencatat PDRB Kota Bandung mencapai Rp 45.135.932. Jika dibagi dengan jumlah penduduk Bandung, rata-rata penduduk memiliki penghasilan sekitar Rp 14.142.592 per bulan.

    Dari angka itu Muradi dan timnya meneliti, dan menemukan bahwa hanya 3 ribu warga Bandung yang memiliki penghasilan minimal sebesar itu. Sisanya, 13 ribu warga Bandung hanya berpenghasilan rata-rata Rp 1 juta per bulan. “Artinya, ketimpangan kondisi ekonomi di Bandung sangat besar. Saya lihat Ridwan Kamil belum fokus menyasar permasalahan itu,” ujar Muradi.

    Saat Tempo menemui Ridwan Kamil di Padepokan Seni Mayang Sunda, Jalan Peta, Bandung, ia tak mau mengomentari hal tersebut. “Sementara ini no comment dulu. Tunggu nanti sore setelah acara,” ujar dia.

    PERSIANA GALIH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.