Perusahaan Wajib Rekrut Penyandang Cacat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Cecep Suherman (36) penyandang disabilitas membuat Kaligrafi di Cipatat, Jawa Barat, 25 Maret 2015. Cecep yang merupakan penyandang cacat pada tangan dan kakinya sejak lahir ini enggan menjadi pengemis. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Cecep Suherman (36) penyandang disabilitas membuat Kaligrafi di Cipatat, Jawa Barat, 25 Maret 2015. Cecep yang merupakan penyandang cacat pada tangan dan kakinya sejak lahir ini enggan menjadi pengemis. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Bandung - Kepala Dinas ketenagakerjaan Herry Mochamad Djauhari menyatakan perusahaan wajib merekut penyandang cacat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 mengenai hak disabilitas untuk bekerja.

    "Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 mengenai kesejahteraan, penyandang cacat agar mendapat hak yang sama," kata Herry di Bandung, Selasa, 26 Mei 2015.

    Hery melakukan sosialisasi kepada sejumlah pengusaha. Di antaranya adalah memberi kesempatan kerja kepada penyandang cacat, sebesar 1 persen dari total pegawai perusahaan. Meski demikian, dia mewanti-wanti agar disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penyandang cacat.

    "Sebanyak 1 dari 100 orang perusahaan atau 1 persen harus disiapkan untuk para penyandang disabilitas. Kami sudah beberapa kali melakukan sosialisasi. Hotel-hotel sudah mulai mempekerjakan para penyandang disabilitas," ujar Herry

    Menurut Herry tahun ini pihaknya akan memberikan pelatihan-pelatihan khusus bagi para penyandang cacat agar mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan. "Kami adakan pelatihan-pelatihan khusus untuk penyandang disabilitas agar mereka tidak mengharapkan pekerjaan terus tapi mampu berwirausaha mandiri," kata Hery.

    DWI RENJANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.