Mahasiswa Desak Jokowi Bentuk Pansel KPK Berintegritas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang mahasiswa HMI Makassar membakar ban bekas, saat berunjuk rasa menolak kerja sama ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Makassar, 19 Mei 2015. TEMPO/Hariandi Hafid

    Seorang mahasiswa HMI Makassar membakar ban bekas, saat berunjuk rasa menolak kerja sama ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Makassar, 19 Mei 2015. TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO.COMalang - Gelombang unjuk rasa silih berganti berdatangan ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Rabu, 20 Mei 2015. Gelombang pertama mahasiswa itu mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), disusul Koalisi Masyarakat Malang Antikorupsi (Kommak), Himpunan Mahasiswa Islam, dan Keluarga Besar Promeg (Pro-Megawati Soekarnoputri). 

    Mereka berunjuk rasa untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo ke Malang pada 21 Mei 2015. "Pilih Panitia Seleksi KPK berintegritas. Tolak Romli Atmasasmita dan Margarito Kamis," kata juru bicara Kommak, M. Dzikirrullah. 

    Mahasiswa berharap Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi diisi tokoh-tokoh yang berintegritas tinggi serta profesional. Mahasiswa menilai Romli dan Margarito punya rekam jejak yang melemahkan KPK serta mendukung Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI.

    Pesan ini disampaikan mahasiswa agar Jokowi memperkuat KPK dalam upayanya memberantas praktek-praktek korupsi di Tanah Air. Mahasiswa khawatir, jika panitia seleksi diisi orang-orang yang selama ini bersikap anti-pemberantasan korupsi, justru akan melemahkan KPK. 

    Dzikirullah mengaku apa yang ia suarakan merupakan hasil Halaqoh Antikorupsi di Pesantren Tebuireng, Jombang, akhir Maret lalu. Dalam halaqoh tersebut, para ulama dan kiai di Jawa Timur mendukung upaya pemberantasan korupsi. Ulama mendesak Presiden Jokowi menolak segala bentuk intervensi politik yang mengarah pada pelemahan dan kriminalisasi terhadap para pegiat antikorupsi.

    Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa juga menggambarkan usaha intervensi yang dilakukan berbagai kekuatan politik yang dianggap membebani Jokowi dalam mengambil kebijakan, termasuk dalam menentukan Panitia Seleksi KPK. "Jokowi tersandera oligarki politik," ujarnya.

    Pengunjuk rasa membentangkan berbagai poster bertuliskan: "Presiden segera reformasi Kepolisian", "Menolak Romli Atmasasmita dan Margarito Khamis", dan "Hapus Oligarki Megawati." Mereka menuntut agar Presiden membentuk Pansel KPK yang berintegritas, menghentikan kriminalisasi terhadap komisioner KPK, serta memecat Budi Gunawan dan Budi Waseso. Meski bertemu dengan isu berbeda, para demonstran tetap menjaga kebersamaan sehingga tak ada bentrok. 

    EKO WIDIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.