Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Logika Mega Dinilai Keliru, Jokowi Bukan Petugas Partai  

Editor

Anton Septian

image-gnews
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, 9 April 2015. Megawati tak kuasa menahan air mata karena terharu setelah membaca puisi ciptaan Presiden pertama RI Soekarno sesaat sebelum memukul gong penanda dibukanya kongres tersebut. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, 9 April 2015. Megawati tak kuasa menahan air mata karena terharu setelah membaca puisi ciptaan Presiden pertama RI Soekarno sesaat sebelum memukul gong penanda dibukanya kongres tersebut. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte, menganggap pandangan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang partai politik berbeda dengan bapaknya, Sukarno. Megawati, kata dia, dalam kongres di Bali kemarin mengingatkan akan pentingnya peran partai dalam pemerintahan.

"Padahal sistem itu yang dibubarkan dengan Dekrit Presiden 1959," kata Vermonte dalam diskusi "Penumpang Gelap di Tikungan" di Restoran Warung Daun, Cikini, Sabtu, 11 April 2015. "Apa yang dilakukan PDI Perjuangan sekarang adalah yang ditolak Bung Karno dulu."

Kala itu, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Karena itu, seorang presiden tak memiliki peran besar lantaran sistem itu menguatkan peran partai politik. "Bung Karno tak menyukai hasil Pemilu 1955 karena melemahkan presiden." Sukarno, Vermonte melanjutkan, lalu membentuk sistem demokrasi terpimpin untuk menggantikan parlementer.

Philips mengingatkan, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah presidensial. Dalam sistem itu, pusat kekuasaan adalah presiden. Besar kekuasaan ini, menurut dia, jauh di atas partai. "Jadi, saat Jokowi terpilih, ia berdiri di atas semua golongan," ujarnya. "Dia bukan petugas partai lagi."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Megawati mengatakan ada gerakan deparpolisasi yang digalang pihak-pihak yang mengagungkan independensi. Mereka, kata Mega, menganggap partai politik sebagai beban demokrasi.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wacana Jabatan Ketua Harian PDIP, Hasto Sebut Kemungkinan Dibahas di Kongres

7 Juni 2024

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan kasus dugaan penyebaran berita bohong soal pengungkapan kecurangan Pemilu 2024 di gedung Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Sebelumnya Hasto dilaporkan dilaporkan atas dugaan tindak pidana penghasutan dan atau menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat setelah sesi wawancara di salah satu stasiun TV Nasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Wacana Jabatan Ketua Harian PDIP, Hasto Sebut Kemungkinan Dibahas di Kongres

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut kemungkinan partainya menyiapkan jabatan ketua harian.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Ini Perjalanan Karier Politiknya

4 Juni 2024

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto  didampingi kuasa hukum PDIP, Ronny Talapessy, kuasa hukum pribadinya Patra M. Zen, dan beberapa politisi PDIP ditemui usai memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Hasto memberikan keterangan mengenai pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Ini Perjalanan Karier Politiknya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Juni 2024. Ini profil dan perjalanan karier politiknya,


Megawati Sebut Posisi Politik PDIP Selalu Diputuskan di Kongres, Bukan Rakernas

27 Mei 2024

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri seusai memberikan pidato saat penutupan Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024. Hasil dari Rakernas V PDI Perjuangan yang diselenggarakan dari 24-26 Mei ini seluruh kader Partai menyatakan untuk tetap memilih Mega menjadi ketua umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Megawati Sebut Posisi Politik PDIP Selalu Diputuskan di Kongres, Bukan Rakernas

Megawati meminta seluruh kader partai berfokus memenangkan PDIP di Pilkada 2024


Alasan PDIP Tunda Pelaksanaan Kongres yang Seharusnya Digelar Tahun Ini

24 Mei 2024

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah.
Alasan PDIP Tunda Pelaksanaan Kongres yang Seharusnya Digelar Tahun Ini

Ahmad Basarah mengatakan agenda Kongres PDIP yang dilakukan setiap lima tahun sekali itu tidak akan digelar tahun ini.


Sejak Kapan Megawati Menjadi Ketua Umum PDIP?

11 Januari 2024

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 dengan mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' alias kebenaran pasti menang yang dilaksanakan secara sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejak Kapan Megawati Menjadi Ketua Umum PDIP?

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa disebut sebagai ketua umum partai terlama di negeri ini. Sejak kapan?


Profil PDIP, 23 Tahun Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP

6 Juni 2023

Ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memberikan pidato penutupan Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, 10 Agustus 2019. Megawati Soekarnoputri mengakui dirinya sudah memiliki daftar orang-orang yang akan diusulkan menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang. TEMPO/Johannes P. Christo
Profil PDIP, 23 Tahun Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP

PDIP merupakan satu dari tiga partai yang masih eksis sejak Orde Baru. Sejak 2000, Megawati dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP selama 23 tahun.


Gerindra Bersiap Usung Prabowo di Pilpres 2024, PDIP Baru Siapkan Kader

11 Agustus 2020

Ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo meneriakan yel-yel usai penutupan Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, 10 Agustus 2019. Megawati Soekarnoputri mengumumkan dan melantik 27 orang pengurus DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024. TEMP/Johannes P. Christo
Gerindra Bersiap Usung Prabowo di Pilpres 2024, PDIP Baru Siapkan Kader

Sejumlah kader Gerindra meminta Prabowo kembali maju sebagai capres 2014, sedangkan PDIP masih melakukan kaderisasi dan pematangan calon pemimpin.


Pedagang dari Jakarta Ikut Berjualan di Kongres PDIP Bali

9 Agustus 2019

Suasana pedagang kaki lima di area kongres PDIP di Hotel Bali Beach, Sanur, Kamis, 8 Agustus 2019. Pedagang dadakan ini menjadi salah satu tujuan untuk mendapatkan atribut partai oleh para simpatisan. TEMPO.CO/ Made Argawa
Pedagang dari Jakarta Ikut Berjualan di Kongres PDIP Bali

Kongres PDIP di Bali dihadiri ribuan peserta dan undangan. Hal ini tentu saja mengundang para pedagang untuk menjajakan jualannya.


Megawati Ucapkan Sumpah Jabatan Ketua Umum PDIP Kelima Kalinya

8 Agustus 2019

Megawati Soekarnoputri memberi sinyal bahwa dirinya akan menerima mandat dari para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memimpin partai berlambang banteng itu kembali, dalam sambutannya di acara Malam Budaya PDIP di Grand Inna Beach, Bali pada Rabu malam, 7 Agustus 2019. TEMPO/Dewi N Piliang
Megawati Ucapkan Sumpah Jabatan Ketua Umum PDIP Kelima Kalinya

Acara pengambilan sumpah jabatan Megawati itu dilakukan secara tertutup dalam sidang paripurna PDIP.


Megawati Curhat soal Jokowi Kebangetan dan Sulit Ditemui

8 Agustus 2019

Dari kiri: Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Jokowi, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Terpilih 2019-2024 Ma'ruf Amin dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto saat menghadiri Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis, 8 Agustus 2019. Dok PDIP
Megawati Curhat soal Jokowi Kebangetan dan Sulit Ditemui

Megawati menyebut Jokowi sempat bertanya alasan ketua umum partai berlambang banteng itu ingin BPIP menjadi badan, bukan dewan.