TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis antikorupsi, Antonius Benny Susetyo alias Romo Benny, menilai Presiden Joko Widodo telah membiarkan budaya kematian berkembang dengan tidak bertindak tegas dalam polemik pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi dituding ikut dalam upaya pelemahan pemberantasan korupsi dengan sengaja memilih pejabat pelaksana tugas KPK yang bermasalah, Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji.
"Budaya kematian ketika masyarakat tetap hidup tapi tak lagi memiliki harapan dan kepercayaan. Hidup seperti mati," kata Benny di Jakarta, Rabu, 4 Maret 2015. KPK yang lahir saat masyarakat menilai kepolisian dan kejaksaan mandul dalam pemberantasan korupsi kini lumpuh. Pelimpahan kasus gratifikasi Budi Gunawan ke kejaksaan pertanda tersungkurnya KPK di depan kekuatan politik, penguasa, dan kejahatan.
Menurut Benny, peristiwa pelimpahan kasus Budi ke kejaksaan yang dimotori Plt Ketua KPK, Ruki, menciptakan keraguan dan ketakutan pada masyarakat. KPK yang selama ini menjadi panutan dan fondasi pemberantasan korupsi kalah telak dan tidak berdaya. "Apa lagi yang bisa diharapkan masyarakat? KPK saja berakhir seperti itu, apa lagi yang lainnya," kata Benny.
Lumpuhnya KPK menciptakan pembegalan hukum. Masyarakat mulai apatis terhadap pemberantasan korupsi dan posisi pemerintah. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap Jokowi yang terpilih karena kekuatan masyarakat, bukan politik. "Jika Jokowi tetap diam, dia akan merasakan dampaknya," ujar Benny.
Saat ini, Jokowi harus turun tangan menyelesaikan polemik pemberantasan korupsi. Jokowi harus menjadi pembela terdepan terhadap segala upaya pelemahan KPK, termasuk dengan memilih plt yang bersih. Jokowi juga harus menunjukkan sikap tegas sebagai panglima tertinggi kepolisian untuk menghentikan seluruh upaya kriminalisasi.
FRANSISCO ROSARIANS
