Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seleksi Calon Kapolri, Jokowi Diingatkan Kasus BG  

Editor

Elik Susanto

Presiden Jokowi bertepuk tangan saat mengikuti sidang pleno di pertemuan ASEAN ke-25 di Naypyitaw, Myanmar, 12 November 2014.  REUTERS/Damir Sagolj
Presiden Jokowi bertepuk tangan saat mengikuti sidang pleno di pertemuan ASEAN ke-25 di Naypyitaw, Myanmar, 12 November 2014. REUTERS/Damir Sagolj
Iklan

TEMPO.COPadang - Lembaga Antikorupsi Integritas Sumatera Barat mendesak Presiden Joko Widodo melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pengganti Komisaris Jenderal Budi Gunawan jika batal dilantik.

Budi Gunawan, yang kini berstatus tersangka kasus suap dan gratifikasi, sedang mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun banyak kalangan meminta Jokowi membatalkan pencalonan dan pelantikan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu. 

"Melibatkan KPK dan PPATK dalam seleksi agar mendapatkan calon Kapolri profesional, berintegritas, dan bersih dari kasus hukum," ujar Roni Saputra, aktivis dari Lembaga Antikorupsi Integritas, Rabu, 11 Februari 2015

Roni menuturkan Jokowi harus ingat dengan janjinya sewaktu kampanye pemilu presiden, yang diuraikan dalam Nawa Cita. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berjanji memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang profesional, bersih dari perkara hukum, serta berintegritas. "Sembilan janji dalam Nawa Cita salah satunya Kapolri bersih," ujarnya. 

Roni juga mengingatkan Komisi Kepolisian Nasional menghormati prinsip program kerja Jokowi untuk mendorong pemerintahan yang baik dan bersih. Caranya, jangan lagi menyodorkan calon Kapolri yang terlilit masalah hukum seperti Budi Gunawan. "Sebagai pembantu presiden, Kompolnas harus sanggup mencari orang yang memiliki integritas. Jangan sampai kejadian Budi Gunawan terulang kembali pada pencalonan kali ini," tutur Roni.

Adapun Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan Muhammad Khaidir meminta Presiden Joko Widodo menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri. Konflik itu tampak dari kebijakan Polri yang menjadikan pimpinan KPK sebagai tersangka kasus yang terkesan dicari-cari. Akibatnya, KPK terancam lumpuh karena semua pimpinannya terancam jadi tersangka. Terakhir, jajaran KPK merasa diteror dan terancam keselamatannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Persoalan tersebut, menurut Khaidir, jangan dibiarkan lama tanpa kejelasan. "Perselisihan yang sedang dihadapi KPK dengan Polri itu hanya dapat diselesaikan oleh Presiden Jokowi dan bukan pihak-pihak lain," ujarnya, seperti dikutip Antara.

Menurut Khaidir, jika kemelut KPK dengan Polri tidak secepatnya dituntaskan, akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Masyarakat tidak akan percaya lagi pada kedua lembaga hukum. Yang juga mengkhawatirkan, tutur Khaidir, penilaian negara-negara lain terhadap Indonesia menjadi buruk, terutama soal penegakan hukum.

Khaidir mengatakan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim diduga kuat terkait dengan penetapan status tersangka Budi Gunawan. Bambang ditangkap puluhan polisi pada Jumat, 23 Januari 2015, sekitar pukul 07.30 WIB di Depok setelah mengantar anaknya ke sekolah.

Bambang dijerat kasus menyuruh saksi memberi keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010 di Mahkamah Konstitusi. Bambang saat itu merupakan pengacara salah satu pasangan calon Bupati Kotawaringin Barat. Penangkapan Bambang oleh polisi atas pelaporan Sugianto Sabran pada 15 Januari 2015.

ANDRI EL FARUQI

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Kisruh Perjalanan UU Cipta Kerja yang Terus Didemo Buruh

21 menit lalu

Massa dari berbagai serikat buruh menunjukkan poster tuntutan saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023. Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mencabut Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kisruh Perjalanan UU Cipta Kerja yang Terus Didemo Buruh

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menggeruduk Kantor MK dan Istana Negara, Jakarta Pusat, masih soal UU Cipta Kerja. Ini masalahnya.


Dinyinyiri Politikus PDIP Depok soal Kaesang Anak Jokowi, PSI: PKS Tak Nyaman, PDIP Terancam

33 menit lalu

Billboard bergambar putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep terpasang di tepi jalan Margonda, Kota Depok pada 22 Mei 2023. Kemunculan billboard yang dipasang oleh DPD PSI Kota Depok tersebut sontak membuat heboh warga. Foto: Istimewa
Dinyinyiri Politikus PDIP Depok soal Kaesang Anak Jokowi, PSI: PKS Tak Nyaman, PDIP Terancam

PSI Kota Depok menanggapi santai nyinyiran Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman di sosial media perihal dukungan pada Kaesang Pangarep.


Bolak Balik Presiden AS Joe Biden Jatuh, Pernah Terhuyung di Bali, Terakhir Tersungkur di Akademi Angkatan Udara

33 menit lalu

Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjalan menuruni tangga Air Force One setibanya di Terminal VVIP I Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Minggu, 13 November 2022. ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Galih Pradipta
Bolak Balik Presiden AS Joe Biden Jatuh, Pernah Terhuyung di Bali, Terakhir Tersungkur di Akademi Angkatan Udara

Presiden AS Joe Biden baru-baru ini jatuh di Akademi Angkatan Udara Amerika Seri di Colorado. Pernah nyaris jatuh di Bali saat KTT G-20.


Mahfud Md Ungkap 3 Pesan Jokowi Saat Ditunjuk Jadi Plt Menkominfo

1 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, saat memimpin Pertemuan Ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) yang digelar dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Ayana Komodo Waecicu Beach, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa 9 Mei 2023. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Mahfud Md Ungkap 3 Pesan Jokowi Saat Ditunjuk Jadi Plt Menkominfo

Mahfud Md mengungkap tiga pesan Jokowi ke dirinya saat ditunjuk jadi Plt Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Apa saja?


Tekan Kemiskinan Ekstrem, PDIP akan Perintahkan Kepala Daerah Susun Anggaran Berpihak ke Rakyat

1 jam lalu

Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Syaiful Hidayat
Tekan Kemiskinan Ekstrem, PDIP akan Perintahkan Kepala Daerah Susun Anggaran Berpihak ke Rakyat

PDIP akan menginstruksikan kepala daerah kader PDIP menyusun anggaran yang berpihak pada rakyat miskin untuk menekan kemiskinan ekstrem.


Temui Jokowi, Airlangga Hartarto Adukan Imperialisme Regulasi Eropa yang Rugikan Indonesia

1 jam lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers  Pertumbuhan Tkonomi Triwulan I tahun 2023 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat, 5 Mei 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Temui Jokowi, Airlangga Hartarto Adukan Imperialisme Regulasi Eropa yang Rugikan Indonesia

Airlangga Hartarto menjelaskan Indonesia jadi sorotan karena cadangan nikel yang dibutuhkan negara lain sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.


FX Rudy Tanggapi Isu Keretakan Hubungan Megawati dan Jokowi: Tahun Politik, Semua Akan Digoreng Terus

2 jam lalu

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo disambut seratusan kader PDIP saat tiba kembali di kediamannya di Solo, Kamis, 27 Oktober 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
FX Rudy Tanggapi Isu Keretakan Hubungan Megawati dan Jokowi: Tahun Politik, Semua Akan Digoreng Terus

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo memberikan komentar perihal isu keretakan hubungan antara Megawati dan Jokowi


Terkini: Penjualan Tiket Timnas Indonesia vs Argentina Dibuka, Pemerintah Dinilai Tidak Jujur soal Ekspor Pasir Laut

4 jam lalu

Tiket Laga Timnas Indonesia Vs Argentina Dijual 5-7 Juni, PSSI Hanya Sediakan 60 Ribu Kursi
Terkini: Penjualan Tiket Timnas Indonesia vs Argentina Dibuka, Pemerintah Dinilai Tidak Jujur soal Ekspor Pasir Laut

Nasabah BRI atau PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI bisa membeli tiket Timnas Indonesia melawan Argentina pada BRI Presale Day hari ini.


Ada Partai Lain yang Akan Dukung Ganjar Pranowo, Ini Bocorannya dari Sekjen PDIP

5 jam lalu

Bakal Calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Krstiyanto berbincang saat peresmian Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan di Jakarta, Kamis, 1 Juni 2023. Ganjar Pranowo meresmikan Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan dan juga sebagai tempat Sekretariat Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 DPP PDI Perjuangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ada Partai Lain yang Akan Dukung Ganjar Pranowo, Ini Bocorannya dari Sekjen PDIP

Sekjen PDIP Hasto Krisiyanto memberikan bocoran soal partai lain yang akan melakukan penjajakan untuk mendukung Ganjar Pranowo.


Izin Ekspor Pasir Laut Dibuka, Kiara: Pemerintah Tidak Jujur

6 jam lalu

Dibukanya Keran Ekspor Pasir Laut Indonesia untuk Siapa?
Izin Ekspor Pasir Laut Dibuka, Kiara: Pemerintah Tidak Jujur

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau Kiara menyebut pemerintah tidak jujur menyampaikan alasan pembukaan izin ekspor pasir laut.