Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seleksi Calon Kapolri, Jokowi Diingatkan Kasus BG  

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Presiden Jokowi bertepuk tangan saat mengikuti sidang pleno di pertemuan ASEAN ke-25 di Naypyitaw, Myanmar, 12 November 2014.  REUTERS/Damir Sagolj
Presiden Jokowi bertepuk tangan saat mengikuti sidang pleno di pertemuan ASEAN ke-25 di Naypyitaw, Myanmar, 12 November 2014. REUTERS/Damir Sagolj
Iklan

TEMPO.COPadang - Lembaga Antikorupsi Integritas Sumatera Barat mendesak Presiden Joko Widodo melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pengganti Komisaris Jenderal Budi Gunawan jika batal dilantik.

Budi Gunawan, yang kini berstatus tersangka kasus suap dan gratifikasi, sedang mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun banyak kalangan meminta Jokowi membatalkan pencalonan dan pelantikan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu. 

"Melibatkan KPK dan PPATK dalam seleksi agar mendapatkan calon Kapolri profesional, berintegritas, dan bersih dari kasus hukum," ujar Roni Saputra, aktivis dari Lembaga Antikorupsi Integritas, Rabu, 11 Februari 2015

Roni menuturkan Jokowi harus ingat dengan janjinya sewaktu kampanye pemilu presiden, yang diuraikan dalam Nawa Cita. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berjanji memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang profesional, bersih dari perkara hukum, serta berintegritas. "Sembilan janji dalam Nawa Cita salah satunya Kapolri bersih," ujarnya. 

Roni juga mengingatkan Komisi Kepolisian Nasional menghormati prinsip program kerja Jokowi untuk mendorong pemerintahan yang baik dan bersih. Caranya, jangan lagi menyodorkan calon Kapolri yang terlilit masalah hukum seperti Budi Gunawan. "Sebagai pembantu presiden, Kompolnas harus sanggup mencari orang yang memiliki integritas. Jangan sampai kejadian Budi Gunawan terulang kembali pada pencalonan kali ini," tutur Roni.

Adapun Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan Muhammad Khaidir meminta Presiden Joko Widodo menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri. Konflik itu tampak dari kebijakan Polri yang menjadikan pimpinan KPK sebagai tersangka kasus yang terkesan dicari-cari. Akibatnya, KPK terancam lumpuh karena semua pimpinannya terancam jadi tersangka. Terakhir, jajaran KPK merasa diteror dan terancam keselamatannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Persoalan tersebut, menurut Khaidir, jangan dibiarkan lama tanpa kejelasan. "Perselisihan yang sedang dihadapi KPK dengan Polri itu hanya dapat diselesaikan oleh Presiden Jokowi dan bukan pihak-pihak lain," ujarnya, seperti dikutip Antara.

Menurut Khaidir, jika kemelut KPK dengan Polri tidak secepatnya dituntaskan, akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Masyarakat tidak akan percaya lagi pada kedua lembaga hukum. Yang juga mengkhawatirkan, tutur Khaidir, penilaian negara-negara lain terhadap Indonesia menjadi buruk, terutama soal penegakan hukum.

Khaidir mengatakan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim diduga kuat terkait dengan penetapan status tersangka Budi Gunawan. Bambang ditangkap puluhan polisi pada Jumat, 23 Januari 2015, sekitar pukul 07.30 WIB di Depok setelah mengantar anaknya ke sekolah.

Bambang dijerat kasus menyuruh saksi memberi keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010 di Mahkamah Konstitusi. Bambang saat itu merupakan pengacara salah satu pasangan calon Bupati Kotawaringin Barat. Penangkapan Bambang oleh polisi atas pelaporan Sugianto Sabran pada 15 Januari 2015.

ANDRI EL FARUQI

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Survei Indikator: PDIP Masih Dominan Jelang Pemilu 2024, Pengaruh Ketokohan Jokowi

1 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo saat berpidato dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional IV/2023 PDIP di JiExpo Kemayoran, diikuti dari Youtube PDIP Jakarta, Jumat, 29 September 2023. ANTARA/Andi Firdaus
Survei Indikator: PDIP Masih Dominan Jelang Pemilu 2024, Pengaruh Ketokohan Jokowi

Jokowi memberi pengaruh pada suara PDIP menjelang Pemilu 2024


Terkini Bisnis: Tarif Flat LRT Jabodebek, Jokowi Sebut Jumlah Waduk di Indonesia

2 jam lalu

Aktivitas perjalanan LRT Jabodebek melintas di kawasan Setiabudi, Jakarta, Senin, 11 September 2023. Setidaknya ada empat gangguan utama yang telah diterima laporannya oleh Kemenhub, yaitu terkait pintu kereta, layar informasi penumpang, kelistrikan, dan sistem operasi. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Tarif Flat LRT Jabodebek, Jokowi Sebut Jumlah Waduk di Indonesia

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 30 September 2023 dimulai dengan tarif flat LRT Jabodebek yang berakhir hari ini.


Jokowi Sebut Waduk di Indonesia Belum Capai 10 Persen Dibanding Cina dan Korea, Begini Penjelasan PUPR

4 jam lalu

Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. [TEMPO/ Andrey Prasetyo]
Jokowi Sebut Waduk di Indonesia Belum Capai 10 Persen Dibanding Cina dan Korea, Begini Penjelasan PUPR

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyebutkan jumlah infrastuktur waduk di Indonesia masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara lain.


Prabowo Ungkap Alasan Bergabung dengan Jokowi Respons Kekecewaan Pendukungnya

4 jam lalu

Prabowo Subianto menghadiri acara Seminar Nasional Kebangsaan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 September 2023. Tempo/Nur Khasanah Apriliani
Prabowo Ungkap Alasan Bergabung dengan Jokowi Respons Kekecewaan Pendukungnya

Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya memutuskan bergabung bersama Presiden Jokowi dengan menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju


Puan Maharani Nilai Jokowi Tak Cawe-Cawe Partai Selain PDIP

4 jam lalu

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Geraldi/nr
Puan Maharani Nilai Jokowi Tak Cawe-Cawe Partai Selain PDIP

Puan Maharani mengatakan pihaknya tak melihat Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan campur tangan atau cawe-cawe di partai selain PDIP.


Ahli Sejarah Ingatkan Ekonomi Biru Bisa Berujung Tak Hanya Eksploitasi Sumber Daya Kelautan, tapi..

5 jam lalu

Sejumlah nelayan bekerja sama mempersiapkan kapal yang baru selesai dibuat, sebelum berlayar mencari ikan, di Pantai Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta, 6 April 2021. Semenjak pandemi Covid-19, Askrindo memberlakukan penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk sektor maritim yang menyasar nelayan dan petambak di daerah. TEMPO/Jati Mahatmaji
Ahli Sejarah Ingatkan Ekonomi Biru Bisa Berujung Tak Hanya Eksploitasi Sumber Daya Kelautan, tapi..

Permasalahan ekplorasi dan eksploitasi sumber daya sebagai konsekuensi pengembangan ekonomi biru tidak hanya di ranah ekonomi, bisnis dan teknologi.


Kala Jokowi Bicara Kemandirian Pangan, Kutip Bung Karno hingga Bandingkan Jumlah Waduk RI dengan Korea dan Cina

8 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo saat berpidato dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional IV/2023 PDIP di JiExpo Kemayoran, diikuti dari Youtube PDIP Jakarta, Jumat, 29 September 2023. ANTARA/Andi Firdaus
Kala Jokowi Bicara Kemandirian Pangan, Kutip Bung Karno hingga Bandingkan Jumlah Waduk RI dengan Korea dan Cina

Jokowi menyinggung soal pentingnya waduk dalam kemandirian pangan di Tanah Air saat membuka Rapat Kerja Nasional IV/2023 kemarin.


Dirut KCIC Bocorkan Peluang Cina Investasi di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

10 jam lalu

Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim. TEMPO/Tony Hartawan
Dirut KCIC Bocorkan Peluang Cina Investasi di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyinggung soal rencana melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta - Surabaya. Begini bocorannya.


Kereta Cepat Whoosh Diresmikan 2 Oktober, Bos KCIC: Tinggal Sempurnakan Transportasi Antar Moda

10 jam lalu

Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim. TEMPO/Tony Hartawan
Kereta Cepat Whoosh Diresmikan 2 Oktober, Bos KCIC: Tinggal Sempurnakan Transportasi Antar Moda

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan bahwa seluruh stasiun kereta cepat sudah siap beroperasi menjelang peresmian pada Oktober 2023.


Pengangkatan Kaesang sebagai Ketum PSI Tambah Daftar Catatan Politik Dinasti

11 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep hadir bersama istrinya Erina Sofia Gudono, dan jajaran pengurus DPP PSI, dalam pertemuan bersama, pengurus organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP). Kantor Bara JP, Kayu Putih, Jakarta Timur, kamis, 27 September 2023. FATURAHMAN SOPHIAN/TEMPO.CO
Pengangkatan Kaesang sebagai Ketum PSI Tambah Daftar Catatan Politik Dinasti

Kaesang, putra presiden yang diangkat sebagai ketua umum PSI lewat jalur 'tol' mengkonfirmasi argumentasi realitas politik saat ini.