Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Iklan
Berikut daftar 37 RUU yang akan diselesaikan DPR tahun 2015 ini:
1. RUU Tentang Penyiaran (DPR) 2. RUU Tentang Radio Televisi (DPR) 3. RUU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pemerintah) 4. RUU Wawasan Nusantara (DPD) 5. Pertanahan (DPR) PKS 6. Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Pemerintah) 7. Penetapan Perppu Pilkada (DPR) 8. Pemda (DPR) 9. Peningkatan Pendapatan Daerah (DPR) 10. Kitab Hukum Pidana KUHP 11. Merek (Pemerintah) 12. Paten (Pemerintah) 13. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Pemerintah) 14. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (DPR) 15. Kedaulatan Pangan (DPR) 16. Jasa Konstruksi (DPR) 17. Arsitek (DPR) 18. Tabungan Perumahan Rakyat (DPR) 19. BUMN (DPR) 20. Larangan Praktik Monopoli dan Usaha Tidak Sehat (DPR) 21. Larangan Minuman Beralkohol (DPR) 22. Pertembakauan (DPR) 23. Kewirausahaan Nasional (DPR) 24. Minyak dan Gas Bumi (DPR) 25. Pertambangan Mineral dan Batubara (DPR) 26. Penyandang Disabilitas (DPR) 27. Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (DPR) 28. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (DPR) 29. Kekarantinaan Kesehatan (Pemerintah) 30. Penyelesaian Perselihahan Hubungan Industrial (DPR) 31. Sistem Perbukuan (DPR) 32. Perbankan (DPR) 33. Bank Indonesia (DPR) 34. Penjaminan (DPR) 35. Jaring Pengaman Sistem Keuangan (DPR) 36. Penerimaan Negara bukan pajak (Pemerintah) 37. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pemerintah)
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
1 hari lalu
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
1 hari lalu
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
1 hari lalu
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
2 hari lalu
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
2 hari lalu
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
2 hari lalu
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
2 hari lalu
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
2 hari lalu
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
3 hari lalu
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
