TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, menyatakan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara opini. Hal ini dia sampaikan untuk menunjukkan alasan pemerintah mengambil posisi pada prosedur dan hukum saat bersikap atas polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian RI. (Baca: Jokowi: Angkara Murka akan Hancur oleh Kelembutan)
Tedjo menilai, KPK dan Polri justru yang harus membuang jauh ego sektoral dalam polemik yang terjadi saat ini. "Di dalam negara demokrasi tidak ada satu lembaga pun yang merasa benar sendiri, dan tidak bisa dikontrol maupun disentuh oleh hukum," kata Tedjo dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Tempo, Ahad, 25 Januari 2015. (Baca: KPK-Polri, Samad: Apa yang Jamin Saya Selamat...?)
Berita Menarik Lainnya
Prabowo Tahu Jokowi Diintervensi Soal KPK, tapi...
Tedjo: KPK Tidak Kuat Bila Didukung Tidak Jelas
Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi
KPK Vs Polri, Anas: Masak Malaikat Ditangkap?
Kedua lembaga, kata Tedjo, seharusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan dnegan kepentingan ego masing-masing. Komitmen tersebut, menurut Tedjo, sebenarnya sudah keluar dan disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Kapolri Badrodin Haiti saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. (Baca: Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?)
Menurut tedjo, Presiden Jokowi ingin kedua lembaga menjernihkan suasana dengan tidak meneruskan gesekan. "Kedua pimpinan menyatakan akan patuh (pada komitmen itu)," kata Tedjo. Seharusnya, setelah pertemuan di Bogor, KPK dan Polri tidak lagi mengerahkan massa yang mengatasnamakan rakyat. Tedjo mempertanyakan, masyarakat mana yang diklaim mendukung mereka. (Baca: Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain)
Menurut Tedjo, tidak semua masyarakat satu suara dalam mendukung salah satu lembaga penegak hukum itu. Pengerahan massa justru dapat menimbulkan potensi bentrok atas dua pendukung lembaga. Hal ini yang sangat ingin dihindarkan pemerintah. "Bersikaplah dewasa dan lakukan cooling down," ujar Tedjo. (Baca: Tak Tegas, Jokowi Dianggap Cuma Tukang Stempel)
Ia menyatakan, Jokowi sangat menghormati hukum. Presiden juga berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Akan tetapi, tak berarti hanya mendukung satu lembaga saja. Jokowi ingin KPK, Kepolisian dan Kejaksaan bersinergi, membuka ruang komunikasi dan saling menghormati. "Presiden sebagai Kepala Negara berkomitmen Save KPK, Save Polri, Save NKRI." (Baca: Sepeda Jokowi, 'Save KPK', dan Rakyat Tak Jelas)
FRANSISCO ROSARIANS
Topik Terhangat:
Budi Gunawan | Bambang Widjojanto | Tabrakan Pondok Indah | AirAsia
Baca Berita Terpopuler
"Ada Pembentukan Satgas-Satgas Liar di Polri''
Budi Gunawan Dilantik Besok? Jokowi...
Apa Saja Instruksi Bambang KPK di Sidang MK? Ini Kata Saksi
KPK Vs Polri, Ada Buaya Moncong Putih
Tali Putus, Badan Air Asia Diangkat Hari Ini
