'Jokowi, Jangan Pindahkan Istana ke Rumah Mega'  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi bersiap mengumumkan turunnya harga BBM di halaman Istana, Jakarta, 16 Januari 2015. Premium menjadi Rp. 6.600/liter, Solar menjadi Rp. 6.400/liter, elpiji 12 Kg menjadi Rp 129.000 dan harga semen turun sebesar Rp.3000 per sak. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Jokowi bersiap mengumumkan turunnya harga BBM di halaman Istana, Jakarta, 16 Januari 2015. Premium menjadi Rp. 6.600/liter, Solar menjadi Rp. 6.400/liter, elpiji 12 Kg menjadi Rp 129.000 dan harga semen turun sebesar Rp.3000 per sak. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, mengaku kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam menangani kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Mabes Polri. Denny meminta Jokowi bersikap netral dan tidak tersandera oleh kepentingan politik. (Baca: 2 Sinyal Kasus Bambang KPK Direkayasa)

    Menurut Denny, Jokowi harus segera turun tangan menyelesaikan perseteruan di antara dua lembaga penegak hukum itu. "Jangan memindahkan Istana Negara ke Jalan Teuku Umar (rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri)," kata Denny saat menghadiri acara dukungan terhadap KPK di Jakarta, Ahad, 25 Januari 2015. (Baca: Menteri Tedjo Sebut KPK Ingkar Janji ke Jokowi)

    Menarik untuk Dibaca
    Prabowo Tahu Jokowi Diintervensi Soal KPK, tapi...
    Tedjo: KPK Tidak Kuat Bila Didukung Tidak Jelas
    Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi
    KPK Vs Polri, Anas: Masak Malaikat Ditangkap?

    Jokowi, kata Denny, harus merealisasikan cita-cita Revolusi Mental yang menjadi jargon kampanye pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada 9 juli 2014. "Jokowi jangan tunduk kepada KMP, Koalisi Mega-Paloh," ucap Denny merujuk kepada Megawati dan Ketua Partai NasDem Surya Paloh. (Baca: Bambang Widjojanto Ditangkap, Denny: Ini Berbahaya)

    Denny, yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada ini, mengatakan, penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada 23 Januari 2014, bukan merupakan penangkapan terhadap seorang individu yang tengah beperkara, melainkan, "KPK yang ditangkap," kata dia. (Baca: Bambang Widjojanto Ditangkap karena Jokowi)

    Konflik antara KPK dan Mabes Polri bermula saat komisi antirasuah itu menetapkan calon tunggal Kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan rekening gendut. Transaksi di dalam rekening itu tidak sesuai dengan profil Budi sebagai anggota Polri. (Baca: Bambang Tersangka, KPK: Kami Tak Butuh Plt, tapi...)

    KPK menengarai Budi menerima gratifikasi dan suap saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri 2003-2006 di Mabes Polri. Adapun Budi sudah membantah tudingan kepemilikan rekening yang dianggap janggal tersebut. (Baca: Todung: Cicak Vs Buaya Jilid II Bisa Lebih Dahsyat)

    Selang sepekan dari penetapan Budi sebagai tersangka, Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menangkap Bambang dengan sangkaan mengarahkan saksi untuk bersaksi palsu dalam sengketa pemilihan Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010. (Baca: Budi Gunawan Dilantik Besok? Jokowi...)

    Sabtu, 24 Januari 2015, pimpinan KPK Adnan Pandu Praja juga dilaporkan atas kasus perampokan perusahaan dan kepemilikan saham ilegal di PT Desy Timber di Berau, Kalimantan Timur. Saat ini, Wakil Ketua KPK lainnya, Zulkarnain, juga akan dilaporkan ke Bareskrim. (Baca: Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain)

    HUSSEIN ABRI YUSUF

    Topik Terhangat:
    Budi Gunawan | Bambang Widjojanto | Tabrakan Pondok Indah | AirAsia

    Baca Berita Terpopuler
    Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain
    ''Ada Pembentukan Satgas-Satgas Liar di Polri''
    Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi
    Menteri Tedjo Sebut KPK Ingkar Janji ke Jokowi
    Jokowi, Kalah Tegas dari Ketua RT dan Lupa Janji


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.