TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerinda Prabowo Subianto di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, setelah kericuhan di kantor DPP Partai Golkar, Selasa malam, 25 November 2014 (baca: Pleno Golkar Pecat Ical dan Idrus Marham).
Saat Aburizal pimpinan Partai Golkar memberikan keterangan pers, Prabowo terlihat melintas dan masuk lift ke lantai atas. Prabowo tidak berkata apa-apa, dia hanya mempertemukan kedua telapak tangannya dan menaruh di depan dada. "Ini hanya komunikasi politik yang baik," kata Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung ihwal kedatangan Prabowo itu. Namun, dia tak menjelaskan detail pertemuan tersebut.
Sebelumnya, rapat pleno DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono "mengkudeta" sekaligus membekukan kepengurusan Aburizal Bakrie. Selanjutnya, kepemimpinan partai diambil alih oleh Presidium Penyelamatan Partai. “Kami ambil langkah ini untuk penyelamatan partai," ujar Ketua Mahkamah Partai Muladi seusai rapat pleno di kantor DPP Golkar.
Menurut Muladi, pengambilalihan kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. “Sesuai dengan aturan partai, dalam kondisi tertentu, rapat pleno bisa membentuk presidium,” ujar Muladi. Pemberhentian Aburizal pun sah lantaran diputuskan dalam rapat pleno yang dihadiri mayoritas pengurus.
Muladi melanjutkan, Presidium diketuai Wakil Ketua Umum Agung Laksono. Anggotanya delapan calon ketua umum Golkar, yakni Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Thohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang Kartasasmita, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar Sudarsa, dan Ibnu Munzir (baca juga: Presidium Golkar Rehabilitasi Pemecatan Nusron cs).
Terbentuknya presidium bermula dari ketidakpuasan para kandidat ketua umum dan sejumlah pengurus terhadap Aburizal. Sang ketua umum dianggap memaksakan kehendak untuk menggelar musyawarah nasional—ajang untuk memilih Ketua Umum Golkar—pada 30 November mendatang di Bali dalam rapat pleno di kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat, kemarin.
Namun, Aburizal menyatakan keberadaan Presidium tak sah karena tidak diatur dalam Anggaran Dasar. Presidium pun, kata dia, dibentuk oleh rapat pleno yang telah ditutup Theo Sambuaga, yang ia beri kuasa. Aburizal memastikan Musyawarah tetap digelar di Bali pada akhir November. “Setiap kader Golkar harus menghormati,” katanya.
Perpecahan di tubuh Golkar mendapat respons Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Dia meminta polisi tak menerbitkan izin penyelenggaraan Musyawarah versi Aburizal di Bali. Alasannya, bisa memicu konflik yang lebih besar. Dia meminta agar Munas diselenggarakan di Jakarta pada Januari tahun depan, seperti rencana Presidium.
IRA GUSLINA SUFA | MUHAMAD RIZKI | PRIHANDOKO
Berita lain:
Voting Time, Jokowi Tekuk Presiden hingga Artis
Pleno Golkar Pecat Ical dan Idrus Marham
Operasi Diam-diam Susi Pantau Illegal Fishing
